Kompas.com - 06/05/2013, 15:16 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima Gubernur Papua Lukas Enembe di Gedung DPR, Senin (6/5/2013). Dalam pertemuan tersebut, Lukas Enembe ditemani antara lain oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib dan staf khusus Presiden untuk masalah Papua, Felix Wanggai.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua menyampaikan sejumlah hal terkait otonomi khusus plus untuk Papua. Sebelumnya Gubernur Papua telah menyampaikan hal serupa ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lukas mengatakan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap otsus plus.

"Persoalan Papua bukan hanya dana otsus, tetapi juga perlunya kewenangan yang diperluas untuk Papua," katanya.

Dana otsus pun, kata Lukas, tidak memiliki skema yang jelas mengenai penggunaannya. Akibatnya, dana otsus sebesar Rp 33 triliun yang telah digelontorkan untuk Papua kurang memberi manfaat bagi kemajuan Papua.

Ke depan, Lukas mengusulkan agar 80 persen dana otsus langsung disalurkan ke kabupaten/kota. "Gubernur hanyalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur tidak perlu mengerjakan proyek. Pembangunan biarkan dilakukan kabupaten," katanya.

Lukas juga mengusulkan, perlu dilakukan renegosisiasi kontrak freeport. Hasilnya pun jangan diambil pemerintah pusat, tetapi diserahkan kepada masyarakat Papua.

"Ini agar, masyarakat Papua benar-benar menikmati kekayaan alam yang dimilikinya," katanya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X