Soal Harga BBM, DPR Tunggu Sikap Resmi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat masih menunggu sikap resmi dari pemerintah terkait rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. DPR tidak akan membahas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi hingga pemerintah mengumumkan secara resmi.

"Yang jelas kami menunggu pengumuman secara resmi dari pemerintah mengenai rencana kenaikan dan setelah itu tentunya bagaimana sikap dari fraksi-fraksi akan menyikapi itu setelah ada kenaikan," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di Kompleks Parlemen, Selasa (30/4/2013).

Pramono menjelaskan, jika DPR sudah mengambil sikap, tetapi pemerintah batal menaikkan harga BBM bersubsidi, itu akan membingungkan. "Prinsipnya nunggu pengumuman," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman juga berpendapat sama. Menurutnya, DPR tak akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat terkait wacana kenaikan harga BBM ini. "Ya, kami menunggu sikap resmi pemerintah. Kami tidak ingin terus berwacana, kasihan rakyat bingung," kata Sohibul.

Seperti diberitakan, pemerintah akan membuat kebijakan satu harga BBM. Angka kenaikan masih dihitung. Hanya, dipastikan harga baru nantinya di bawah Rp 6.500 per liter. Sistem dua harga BBM dinilai akan sulit ketika diimplementasikan. Jika diterapkan satu harga, pemerintah akan memberikan kompensasi untuk rakyat miskin yang terkena imbas kenaikan harga BBM, salah satunya dalam bentuk uang tunai.

Selain itu, anggaran untuk berbagai program yang sudah ada, seperti beras miskin dan beasiswa, akan ditambah.