Gula Ilegal Marak
Dalam catatan Kompas, penyitaan 8 ton gula ilegal di Kalbar ini merupakan yang kelima sejak Januari 2013. Total ada 50 ton gula yang disita Polri dan Tentara Nasional Indonesia.
Kepala Kepolisian Sektor Pontianak Kota Komisaris Temmangnganro menuturkan, pihaknya menetapkan pemilik gula, Sumarni Manalu (28), sebagai tersangka. ”Gula yang diangkut sebuah truk itu rencananya akan dibeli oleh Adianto Tio, warga Pontianak. Namun, sebelum bertransaksi, gula itu sudah lebih dahulu kami sita,” ujar Temmangnganro, Minggu (28/4).
Menurut Adianto, gula itu rencananya akan dijual ke pengecer. ”Sudah sekitar delapan bulan ini, gula dari Jawa sangat sulit diperoleh dan harganya mahal. Para pengecer mengeluh persediaan gula sedikit. Lalu, saya berencana membeli gula dari wilayah perbatasan, tetapi ternyata disita polisi,” kata Adianto.
Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) Kalbar mencatat, setiap bulan hanya sekitar 1.000 ton gula putih asal Jawa yang didatangkan para Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) Kalbar. Padahal, kebutuhan gula putih di Kalbar sekitar 6.000 ton per bulan.
”Harga gula dari Jawa tak bisa bersaing dengan harga gula ilegal. Para pengusaha menghadapi dilema. Jika harus mendatangkan gula sebanyak yang dibutuhkan masyarakat, para pengusaha bisa menanggung kerugian karena gula dari Jawa sulit terserap,” kata Ketua Apegti Kalbar Syarif Usman Djafar Almuthahar.
Harga gula dari Jawa Rp 12.000 per kilogram (kg) di tangan konsumen, sedangkan harga gula ilegal dari Malaysia atau gula dari negara lain yang masuk lewat Malaysia hanya Rp 10.000 per kg. Kondisi ini juga sempat memicu praktik pengoplosan gula ilegal dengan gula dari Jawa.
Gula ilegal masuk ke Kalbar melalui Malaysia dengan modus yang sama. Para pelaku menggunakan kartu pas lintas batas yang diatur oleh perjanjian perdagangan perbatasan Indonesia dengan Malaysia untuk berbelanja gula di Sarawak. Kuota belanja menggunakan kartu milik masyarakat perbatasan ini 600 ringgit per bulan.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan ketika berkunjung ke Pabrik Gula (PG) Rendeng di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (26/4) malam, menegaskan, Kementerian BUMN terus memantau kinerja sumber daya manusia dan transparansi di 22 pabrik gula yang dikategorikan tidak sehat. Hal itu perlu karena kinerja dan transparansi kunci pokok revitalisasi pabrik gula.
”Jangan sampai penyelewengan terus terjadi sehingga merugikan petani tebu,” kata Dahlan yang datang ke PG Rendeng lantaran ingin mengetahui kondisi kinerja pabrik gula yang dibangun pada 1840 itu. PG Rendeng adalah salah satu pabrik yang pada 2011 dikategorikan sebagai pabrik yang tidak sehat karena merugi Rp 23 miliar dengan rendemen tertinggi 6.
Menurut Dahlan, pihaknya tidak akan merevitalisasi atau mengganti mesin pabrik gula dengan yang baru sebelum kinerja sumber daya manusia (SDM) membaik. Selama ini, banyak SDM pabrik gula yang kerap menyeleweng dan tidak transparan.
Misalnya, dana perawatan mesin tidak dimanfaatkan semestinya, penimbangan tebu petani dan rendemen tidak sesuai dengan realitas, dan dana pembelian onderdil baru digunakan untuk membeli onderdil bekas.(AHA/HEN)
Terpopuler
Now Trending
