Jika Harga BBM Naik, Basuki Takut Warga Beralih ke Sepeda Motor

JAKARTA, KOMPAS.com — Usulan pemerintah pusat untuk mengendalikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat khawatir Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Secara umum, Basuki setuju akan usulan tersebut, tetapi ia khawatir warga akan beralih dari mobil pribadi menjadi sepeda motor.

"Ini yang saya takutkan. Makanya, kuncinya di transportasi massal. Jakarta tambah macet kalau enggak ada solusi, belum lagi kalau ada demo," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Ia mengatakan, kategori warga miskin yang berhak menerima subsidi BBM masih kurang jelas. Ia mempertanyakan, apakah pengendara sepeda motor itu dapat dikategorikan sebagai warga kelas menengah ke bawah.

Untuk memenuhi kebutuhan transportasi massal, Basuki memastikan DKI telah memesan 1.000 bus transjakarta berbahan bakar gas. Ia pun meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik untuk memenuhi kebutuhan Jakarta dalam menyediakan 30 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Namun, hingga saat ini permintaan itu belum dapat terealisasi dengan alasan sulit menemukan lahan kosong di Ibu Kota.

"Saya ngomong sama Pak Jero Wacik. Dia janji mau bikinin SPBG. Tapi, ya belum kesampaian karena alasannya susah cari tanah," kata Basuki.

Oleh karena itu, Basuki mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terjadinya unjuk rasa besar-besaran apabila usulan kebijakan itu telah disetujui Presiden. "Siap enggak siap, pasti banyak demo. Jakarta itu Ibu Kota, jadi harus terima. Beban hidup tambah tinggi, Kebutuhan hidup layak masih belum ideal, ribut sama Asosiasi Pengusaha Indonesia. Harus banyak solusi selain transportasi massal," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Pengendalian BBM bersubsidi itu dilakukan pemerintah untuk menekan defisit anggaran subsidi BBM. Kenaikan harga BBM tersebut diusulkan hanya berlaku untuk pemilik mobil pribadi sebab selama ini anggaran subsidi energi, khususnya BBM bersubsidi, justru dinikmati oleh orang kaya. Di sisi lain, anggaran subsidi BBM ini ditekan agar lebih tepat sasaran sehingga harga BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum diusulkan untuk tidak naik. Kebijakan ini diusulkan akan diterapkan mulai Mei 2013.