Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Presiden, Kini Menteri Demokrat Rangkap Jabatan

Kompas.com - 11/04/2013, 14:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera meletakkan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Alasannya, SBY tak mau merangkap jabatan terlalu banyak lantaran saat ini juga masih aktif sebagai Presiden RI. Sebagai gantinya, SBY justru menunjuk dua menteri dari Partai Demokrat untuk rangkap jabatan di partai itu.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina serta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin sebagai Ketua Dewan Kehormatan. "Pak SBY tidak pegang beberapa posisi dan diserahkan ke yang lain. Ketua Dewan Pembina dijabat Pak Mangindaan dan Ketua Dewan Kehormatan dijabat Pak Amir Syamsuddin," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua di Kompleks Parlemen, Kamis (11/4/2013).

Max mengatakan, Partai Demokrat akan melakukan sejumlah perubahan terkait struktur kepengurusan. Salah satunya adalah penambahan posisi wakil ketua umum menjadi lima orang. Nurhayati Ali Assegaf, kata Max, merupakan salah satu yang diusulkan menjadi Wakil Ketua Umum karena mewakili kaum perempuan. Sementara posisi Nurhayati sebagai Wakil Sekretaris Jenderal akan digantikan Andi Nurpati.

"Memang ada beberapa yang berubah, pengumuman resminya akan kami sampaikan dalam satu dua hari ke depan," imbuh Max.

Max juga membantah pernyataan anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok yang mengatakan bahwa Edhie Baskoro Yudhoyono mungkin tak lagi menjabat posisi sekretaris jenderal. Pasalnya, Ibas dikatakan akan kuliah ke luar negeri.

"Itu rumor tidak benar. Sampai sekarang, sekjen berkomitmen tetap menjabat sampai 2015 mendatang. Tidak pernah terpikirkan mengganti posisi sekjen," ucap Max.

Setelah SBY terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, partai ini mulai sibuk melakukan perombakan struktur. Max mengatakan, perombakan ini dilakukan untuk penguatan partai, bukan untuk pembersihan orang-orang tertentu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

    Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

    Nasional
    RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

    RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

    Nasional
    Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

    Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

    Nasional
    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

    Nasional
    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Nasional
    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Nasional
    Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Nasional
    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

    Nasional
    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Nasional
    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Nasional
    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Nasional
    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Nasional
    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nasional
    TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

    TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com