Anggota DPR Bolos, BK DPR Diminta Sidak Ruang Komisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meminta Badan Kehormatan DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke setiap ruang-ruang rapat komisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hal ini perlu dilakukan agar BK mendapat gambaran nyata betapa banyaknya anggota Dewan yang membolos.

"Saya harapkan BK bekerja lebih keras karena dia yang lebih keras memberikan sanksi kepada anggota Dewan yang melanggar kode etik dan tata tertib. Terkait dengan anggota Dewan yang membolos, BK harus turun," ujar Marzuki, Kamis (4/4/2013).

Marzuki mengatakan, dirinya sudah sempat berkomunikasi dengan Ketua BK terdahulu, M Prakosa. Ia pun berharap gagasan BK untuk turun melihat ruangan per ruangan bisa dilakukan Ketua BK baru, yakni Trimedya Panjaitan.

"Lihat saja di ruang persidangan, mulai dari Komisi I sampai Komisi XI. Nanti panggil saja orangnya kalau tidak hadir, panggil sekali atau dua kali, nanti juga dia kapok. BK jangan berpatokan pada lembar absensi, harus lihat kehadiran fisik," imbuh Marzuki.

Lebih sibuk urus parpol

Menjelang perhelatan Pemilu 2014, aktivitas rapat yang dilakukan komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin berkurang. Pada Kamis (4/4/2013) ini saja, hanya Komisi VI yang melakukan rapat dengar pendapat sebanyak dua kali. Namun, rapat kedua yang seharusnya dilakukan pada pukul 13.00 akhirnya ditunda karena sedikitnya anggota Dewan yang hadir.

"Ya memang rapat akhirnya ditunda karena yang datang hanya 12 orang," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, saat dihubungi, Kamis siang ini.

Aria mengatakan, minimnya anggota Dewan yang hadir lantaran mereka sibuk berurusan dengan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) yang harus diserahkan pada awal April ini. "Sebagian besar masih melengkapi dokumen KPU," tuturnya.

Sementara di komisi-komisi lain tidak tampak aktivitas berarti. Hanya sejumlah alat kelengkapan yang melakukan rapat. Badan Legislasi (Baleg), misalnya, melakukan rapat internal tentang RUU Pilpres dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dengan menghadirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada rapat paripurna Selasa (2/4/2013) lalu, jumlah anggota Dewan yang hadir pun kian berkurang. Biasanya, setiap rapat paripurna dilakukan, sekitar 300 anggota Dewan hadir. Pada Selasa kemarin, tampak hanya ada 290 anggota yang hadir dari total 550 anggota yang ada.