Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bingung Mencari Ketua Umum

Kompas.com - 20/03/2013, 10:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat terlihat bingung dengan apa yang akan mereka lakukan untuk memilih ketua umum pengganti Anas Urbaningrum yang berhenti setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Kebingungan terlihat dari berubah-ubahnya syarat calon ketua umum yang mereka kemukakan.

Berubah-ubahnya syarat calon Ketua Umum Partai Demokrat terekam dari pernyataan beberapa elite Demokrat. Setelah disebut salah satu syarat calon ketua umum adalah tidak boleh rangkap jabatan, kini kriteria itu dikatakan tidak ada.

”Semua orang punya jabatan. Anggota DPR juga punya jabatan. Kami tidak terlalu fokus soal rangkap jabatan,” ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik, Selasa (19/3), di Istana Merdeka, Jakarta.

Jero adalah elite Demokrat yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namanya belakangan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat ketua umum setelah isu syarat rangkap jabatan tidak diwacanakan lagi.

Jero yang pertama mewacanakan agar Anas mundur setelah pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono soal merosotnya elektabilitas Demokrat di Mekkah, Arab Saudi, mengemukakan, syarat utama calon ketua umum adalah tidak maju sebagai calon presiden 2014.

Selama ini dipatuhi

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Achmad Mubarok, menyatakan, alasan di balik tidak boleh rangkap jabatan adalah agar fokus mengurus partai. Kalau yang dipilih adalah pejabat, jabatannya harus dilepas agar efektif mengurus partai.

Saat ini, menurut Mubarok, merupakan saat bagi masuknya aspirasi sebelum kongres luar biasa (KLB) di Bali, akhir Maret. KLB akan dipakai sebagai kesempatan mengesahkan ketua umum yang sudah dipilih Yudhoyono. ”Selama ini, apa yang dikatakan SBY dipatuhi,” ujar Mubarok.

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Adjeng Ratna Suminar, menyebutkan, Yudhoyono dan anggota keluarganya tidak akan maju sebagai ketua umum dalam KLB. Menurut Adjeng, Yudhoyono menginginkan ketua umum adalah sosok yang bisa mempersatukan dan menghilangkan faksi-faksi. ”Calon ketua umum partai dari tokoh senior partai. Kalau bisa ketua umum dari dalam. SBY akan mencari yang bagus,” katanya di Jakarta.

Adjeng berharap calon ketua umum berasal dari kader yang saat ini menjadi pembantu Yudhoyono di kabinet. Di Kabinet Indonesia Bersatu II ada lima kader Demokrat yang menjadi menteri. Mereka adalah Jero Wacik, Syarifuddin Hasan (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah), EE Mangindaan (Menteri Perhubungan), Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan HAM), serta Roy Suryo (Menteri Pemuda dan Olahraga).

Jero dan Mubarok mengatakan, saat ini hampir semua pengurus daerah Demokrat sepakat akan menyetujui calon ketua umum yang diajukan Yudhoyono. (ATO/NWO/INU)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com