Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bingung Mencari Ketua Umum

Kompas.com - 20/03/2013, 10:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat terlihat bingung dengan apa yang akan mereka lakukan untuk memilih ketua umum pengganti Anas Urbaningrum yang berhenti setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Kebingungan terlihat dari berubah-ubahnya syarat calon ketua umum yang mereka kemukakan.

Berubah-ubahnya syarat calon Ketua Umum Partai Demokrat terekam dari pernyataan beberapa elite Demokrat. Setelah disebut salah satu syarat calon ketua umum adalah tidak boleh rangkap jabatan, kini kriteria itu dikatakan tidak ada.

”Semua orang punya jabatan. Anggota DPR juga punya jabatan. Kami tidak terlalu fokus soal rangkap jabatan,” ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik, Selasa (19/3), di Istana Merdeka, Jakarta.

Jero adalah elite Demokrat yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namanya belakangan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat ketua umum setelah isu syarat rangkap jabatan tidak diwacanakan lagi.

Jero yang pertama mewacanakan agar Anas mundur setelah pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono soal merosotnya elektabilitas Demokrat di Mekkah, Arab Saudi, mengemukakan, syarat utama calon ketua umum adalah tidak maju sebagai calon presiden 2014.

Selama ini dipatuhi

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Achmad Mubarok, menyatakan, alasan di balik tidak boleh rangkap jabatan adalah agar fokus mengurus partai. Kalau yang dipilih adalah pejabat, jabatannya harus dilepas agar efektif mengurus partai.

Saat ini, menurut Mubarok, merupakan saat bagi masuknya aspirasi sebelum kongres luar biasa (KLB) di Bali, akhir Maret. KLB akan dipakai sebagai kesempatan mengesahkan ketua umum yang sudah dipilih Yudhoyono. ”Selama ini, apa yang dikatakan SBY dipatuhi,” ujar Mubarok.

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Adjeng Ratna Suminar, menyebutkan, Yudhoyono dan anggota keluarganya tidak akan maju sebagai ketua umum dalam KLB. Menurut Adjeng, Yudhoyono menginginkan ketua umum adalah sosok yang bisa mempersatukan dan menghilangkan faksi-faksi. ”Calon ketua umum partai dari tokoh senior partai. Kalau bisa ketua umum dari dalam. SBY akan mencari yang bagus,” katanya di Jakarta.

Adjeng berharap calon ketua umum berasal dari kader yang saat ini menjadi pembantu Yudhoyono di kabinet. Di Kabinet Indonesia Bersatu II ada lima kader Demokrat yang menjadi menteri. Mereka adalah Jero Wacik, Syarifuddin Hasan (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah), EE Mangindaan (Menteri Perhubungan), Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan HAM), serta Roy Suryo (Menteri Pemuda dan Olahraga).

Jero dan Mubarok mengatakan, saat ini hampir semua pengurus daerah Demokrat sepakat akan menyetujui calon ketua umum yang diajukan Yudhoyono. (ATO/NWO/INU)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com