Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Caleg Tak Boleh Diubah Semaunya

Kompas.com - 14/03/2013, 21:09 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik peserta Pemilu 2014 harus menyusun bakal calon legislatif yang didaftarkannya secara cermat. Sebab, daftar caleg tidak bisa diubah semaunya.

Hal ini disampaikan Anggota KPU Juri Ardiantoro dalam Sosialisasi Dapil dan Alokasi Kursi di kantor KPU Jakarta, Kamis (14/3/2013). Partai politik hanya dapat menggantikan nama caleg dalam daftar calon sementara (DCS) bila dia meninggal dunia, terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu sehingga tidak memenuhi persyaratan, atau mengundurkan diri. Penggantian calon dilakukan dengan menghapus nama calon tersebut tanpa mengubah nomor urut.

Penambahan caleg hanya pada daftar calon tetap (DCT) juga tidak bisa dilakukan. Bila parpol mengajukan enam calon dalam DCS untuk dapil dengan alokasi tujuh kursi, jumlah itu tak akan bertambah pada DCT.

Keabsahan para bakal calon legislatif yang didaftarkan parpol sepanjang 9-22 April 2013 akan diverifikasi selama 14 hari. Dari hasil verifikasi administrasi, kata Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, parpol masih bisa memperbaiki berkas persyaratan selama dua pekan dan KPU meneliti kembali dokumen yang diserahkan.

Penyusunan dan penetapan DCS calon anggota DPR dan DPRD dilakukan 30 Mei-12 Juni 2013. DCS kemudian diumumkan selama lima hari di media cetak dan elektronik nasional serta lokal. Dari tanggapan dan masukan masyarakat, KPU mengklarifikasi kepada parpol peserta Pemilu. Daftar calon tetap (DCT) disusun dan ditetapkan 9-22 Agustus, serta diumumkan 23-25 Agustus 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com