Kompas.com - 04/03/2013, 05:37 WIB
EditorBenny N Joewono

BARABAI, KOMPAS.com - Organisasi kemasyarakatan Rumah Manusia Foundation (RMF) menyiapkan bantuan advokasi bagi penderita gangguan kejiwaan korban pemasungan, bila pihak keluarga bersangkutan keberatan atau tidak mengizinkan untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa.

Menurut Sekretaris RMF, Haris di Barabai, ibu kota Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, Minggu, dalam hal ini pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin.

"Melakukan pemasungan terhadap penderita gangguan kejiwaan merupakan pelanggaran hukum. Karena itu, perlu diberikan advokasi dan perlindungan hukum kepada korban bila pihak keluarga tidak memberikan izin untuk dilakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ)," ujar Haris, Minggu (3/3/2013).

Advokasi dan bantuan hukum dilakukan dalam upaya membujuk pihak keluarga atau pihak-pihak lain yang menghalangi upaya pemberian bantuan perawatan kepada korban.

Ia mengatakan, rendahnya tingkat pendidikan dan ketidak tahuan masyarakat dalam hal penanganan terhadap penderita gangguan kejiwaan sangat mungkin membuat pihak keluarga enggan memberikan izin kepada pihak yang ingin membantu.

"Seperti temuan kami di Kabupaten Balangan, pihak keluarga marah-marah dan tidak memberikan izin saat penderita gangguan kejiwaan korban pemasungan hendak dibawa ke RSJ," katanya.

RMF sendiri merupakan Ormas yang didirikan sejak 2006 lalu dan berkantor pusat di Banjarmasin yang memiliki program kerja khusus dalam hal penanganan dan pemberian bantuan terhadap perlindungan anak serta penderita gangguan kejiwaan yang mengalami pemasungan.

Seiring dengan pencangangan Indonesia Bebas Pasung pada 2014 oleh pemerintah, RMF sejak akhir 2012 memfocuskan upaya penanganan penderita gangguan kejiwaan yang mengalami pemasungan di wilayah Banua Anam, yang terdiri dari enam kabupaten di Kalsel.

Ia menambahkan, pihaknya sangat mengharapkan kerja sama dan dukungan dari pemerintah daerah setempat agar kegiatan sosial yang dilakukan berjalan dengan baik serta lancar. "Selama ini pihak pemerintah daerah terkesan kurang peduli terhadap para penderita gangguan kejiwaan," tambahnya.

Meskipun sebelum melakukan penanganan RMF selalu meminta izin dan melakukan koordinasi, tetapi saat pelaksanaannya tak ada pihak pemerintah daerah yang mau hadir dengan berbagai macam alasan seperti sedang sibuk dan lain sebagainya.

Padahal penangangan terhadap penderita gangguan kejiwaan, terlebih yang mengalami pemasungan merupakan tugas pokok pemerintah daerah, demikian Haris.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.