Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pastikan TNI Tewas, GPK Tembak di Kepala

Kompas.com - 26/02/2013, 16:52 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyerangan yang dilakukan gerakan pengacau kemanan (GPK) terhadap anggota TNI di Puncak Jaya, Papua, 21 Februari 2013, tergolong sadis. Kelompok yang diduga separatis tersebut memastikan prajurit TNI sudah tewas atau belum dengan menembaknya berkali-kali.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul menjelaskan, insiden itu terjadi beriringan di dua titik yang berbeda. Pukul 09.30 WIB, sebuah Pos Maleo Yonif 753/AVT di Distrik Tinggi Nambut Puncak Jaya diserang. Sebanyak 9 prajurit TNI dan 15 anggota Brimob diberondong GPK setelah kedatangan seorang warga lokal yang dicurigai bernama Wani Tabuni.

"Pratu Wahyu Prabowo kena tembakan di dada kiri menyebabkan dia gugur di lokasi kejadian. Korban kedua Lettu Inf Reza Gita Armena luka tembak di sebelah kiri," ujar Iskandar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Selang satu jam kemudian, pada pukul 10.30 WIB, penyerangan kembali terjadi di titik yang berbeda, yakni di Koramil Sinak Kodim 1714 Puncak Jaya. Kala itu, prajurit TNI diserang saat tengah berjalan kaki ke Bandara Sinak untuk melengkapi pasukannya dengan peralatan komunikasi. Penyerang menggunakan senjata api laras panjang, laras pendek, dan senjata tajam.

"Untuk memastikan, mereka mendatangi TNI yang terluka dan menembak kepalanya satu-satu pakai senjata laras pendek. Ada juga yang dibacok untuk memastikan dia tewas," ujarnya.

Tujuh prajurit TNI yang gugur dalam insiden itu adalah Sertu M Udin, Sertu Frans Hera, Sertu Ramadhan Amang, Sertu Edi Julian, Praka Jojo Wihardjo, Praka Wemprit, dan Pratu Mustofa. Tiga sipil turut meninggal.

Iskandar mengatakan, berdasarkan data dari intelijennya, terdapat tiga kelompok kekuatan separatis yang bercokol di Puncak Jaya, Papua, yakni Kelompok Tabuni, kelompok Yambi, dan kelompok Murib. Kelompok itu memiliki kekuatan antara 100 dan 150 orang dengan senjata laras panjang, laras pendek, dan senjata tajam.

Iskandar mengatakan, hingga kini pihaknya belum bisa mengidentifikasi kelompok penyerang itu. Namun, Iskandar memastikan, penyerangan itu dilakukan oleh GPK. Sesuai dengan rapat koordinasi antarlembaga kemanan, yakni TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara, bersama Presiden, lanjut Iskandar, kasus tersebut tetap ditangani oleh pihak kepolisian. Adapun TNI tetap membantu proses pemulihan keamanan di dua titik penyerangan tersebut.

"Harus polisi yang menangkapnya, sesuai undang-undang. Kita negara hukum, TNI tidak mau menerobos itu. Kecuali berubah status, dari tertib sipil menjadi darurat militer," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com