Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pastikan TNI Tewas, GPK Tembak di Kepala

Kompas.com - 26/02/2013, 16:52 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyerangan yang dilakukan gerakan pengacau kemanan (GPK) terhadap anggota TNI di Puncak Jaya, Papua, 21 Februari 2013, tergolong sadis. Kelompok yang diduga separatis tersebut memastikan prajurit TNI sudah tewas atau belum dengan menembaknya berkali-kali.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul menjelaskan, insiden itu terjadi beriringan di dua titik yang berbeda. Pukul 09.30 WIB, sebuah Pos Maleo Yonif 753/AVT di Distrik Tinggi Nambut Puncak Jaya diserang. Sebanyak 9 prajurit TNI dan 15 anggota Brimob diberondong GPK setelah kedatangan seorang warga lokal yang dicurigai bernama Wani Tabuni.

"Pratu Wahyu Prabowo kena tembakan di dada kiri menyebabkan dia gugur di lokasi kejadian. Korban kedua Lettu Inf Reza Gita Armena luka tembak di sebelah kiri," ujar Iskandar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Selang satu jam kemudian, pada pukul 10.30 WIB, penyerangan kembali terjadi di titik yang berbeda, yakni di Koramil Sinak Kodim 1714 Puncak Jaya. Kala itu, prajurit TNI diserang saat tengah berjalan kaki ke Bandara Sinak untuk melengkapi pasukannya dengan peralatan komunikasi. Penyerang menggunakan senjata api laras panjang, laras pendek, dan senjata tajam.

"Untuk memastikan, mereka mendatangi TNI yang terluka dan menembak kepalanya satu-satu pakai senjata laras pendek. Ada juga yang dibacok untuk memastikan dia tewas," ujarnya.

Tujuh prajurit TNI yang gugur dalam insiden itu adalah Sertu M Udin, Sertu Frans Hera, Sertu Ramadhan Amang, Sertu Edi Julian, Praka Jojo Wihardjo, Praka Wemprit, dan Pratu Mustofa. Tiga sipil turut meninggal.

Iskandar mengatakan, berdasarkan data dari intelijennya, terdapat tiga kelompok kekuatan separatis yang bercokol di Puncak Jaya, Papua, yakni Kelompok Tabuni, kelompok Yambi, dan kelompok Murib. Kelompok itu memiliki kekuatan antara 100 dan 150 orang dengan senjata laras panjang, laras pendek, dan senjata tajam.

Iskandar mengatakan, hingga kini pihaknya belum bisa mengidentifikasi kelompok penyerang itu. Namun, Iskandar memastikan, penyerangan itu dilakukan oleh GPK. Sesuai dengan rapat koordinasi antarlembaga kemanan, yakni TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara, bersama Presiden, lanjut Iskandar, kasus tersebut tetap ditangani oleh pihak kepolisian. Adapun TNI tetap membantu proses pemulihan keamanan di dua titik penyerangan tersebut.

"Harus polisi yang menangkapnya, sesuai undang-undang. Kita negara hukum, TNI tidak mau menerobos itu. Kecuali berubah status, dari tertib sipil menjadi darurat militer," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com