Peliknya Kepastian Hukum

Di Morowali rencananya akan dibangun pemurnian nikel dan pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Sorowako dengan Bahodopi. Nantinya di Bahodopi akan dimulai eksploitasi, namun bahannya dibawa dulu ke Sorowako dan dikembalikan lagi ke Bahodopi untuk dimurnikan. Kami melakukan ini dengan pertimbangan pemberdayaan masyarakat dan juga komitmen dengan pemerintah.

Adapun di Sorowako, pengembangan bisnis akan meliputi peningkatan kapasitas smelter hingga akan ada peningkatan produksi dari selama ini 70.000 ton nikel menjadi 120.000 ton.

Kapan mulai jalan?

Bergantung berapa cepat proses renegosiasi rampung. Investasi tambang bersifat kapital dan pemodal harus memastikan ada kepastian hukum. Soal kepastian hukum juga akan menjadi landasan kami untuk memulai. Ada enam butir yang dibahas dalam renegosiasi terkait Undang-Undang Minerba yang baru yakni pelepasan wilayah konsesi, term kontrak, royalti, nilai tambah, produk domestik.

Soal pelepasan wilayah, sedang dikaji bagaimana aturan 25.000 hektar mengingat area konsesi yang kami miliki berdasarkan kontrak karya. Apakah wilayah konsesi kami dibagi dan digarap dengan pihak lain tapi tetap dalam penguasaan kami, atau alternatif lain.

Lalu soal royalti, kami minta tidak langsung dinaikkan, tapi bertahap, sesuai kemampuan perusahaan. Soal divestasi, bagi kami ini sebenarnya sudah jalan karena selama ini kami adalah perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki publik sebesar 20 persen, 50 persen lebih oleh pemodal Brasil, dan lebih 20 persen pemodal Jepang.

Soal produk domestik, selama ini juga sudah jalan. Dalam operasi tambang, kami sejak dulu sudah mengekspor bahan yang sudah diolah karena kami punya smelter. Kami mengekspor bahan dengan kandungan 78 persen, bukan bahan mentah. Artinya dalam soal ini terutama terkait pengolahan bahan tambang di dalam negeri atau larangan mengekspor bahan mentah, PT Vale sudah melakukannya jauh sebelum Permen Nomor 7/2012 diberlakukan. Makanya Vale yang paling siap.

Soal pinjam pakai kawasan hutan?

Urusan ini juga pelik karena melibatkan pemerintah dari kabupaten hingga pusat. Ada rekomendasi yang harus dikeluarkan dan ini tidak mudah. Bisa saja rekomendasi gubernur keluar, tapi bupati tidak, dan sebaliknya. Ini belum lagi ke pusat dengan melibatkan sejumlah kementerian. Padahal langkah pengembangan investasi yang kami lakukan juga terkait berbagai izin ini.

Ini belum lagi bicara soal lahan kami di Morowali yang faktanya kini sudah terbit 40-an izin usaha pertambangan di atasnya. Urusan ini saja menyita waktu dan tentu saja merugikan. Di sisi pemodal, mereka juga mempertanyakan ini, bagaimana mungkin izin usaha pertambangan kemudian terbit di atas lahan kontrak karya. Bagi mereka, ketidakpastian seperti ini mengganggu investasi. Saya harus jadi jembatan antara kepentingan investasi perusahaan, pemerintah, dan pemodal. Ini sesuatu yang tidak mudah.