Besok, KPK Mulai Verifikasi Harta Cagub Sumut

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan verifikasi harta kekayaan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Proses verifikasi berlangsung selama empat hari terhitung sejak Senin (28/1/2013) hingga Kamis (31/1/2013).

Verifikasi harta kekayaan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi calon kepala daerah yang sebelumnya melaporkan harta kekayaan mereka kepada KPK.

"Setelah melakukan klarifikasi harta kekayaan terhadap seluruh pasangan cagub dan cawagub Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu dalam rangka mendorong transparansi calon kepala daerah, KPK kembali melakukan klarifikasi harta kekayaan terhadap seluruh pasangan cagub dan cawagub Provinsi Sumatera Utara," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (27/1/2013).

Menurut Johan, petugas KPK akan mendatangi kediaman para cagub dan cawagub Sumut tersebut. Satu orang calon akan didatang di kediamannya di Jakarta, yakni cagub Effendi MS Simbolon, sedangkan sembilan calon lainnya akan didatangi petugas KPK di rumahnya di Sumut.

Verifikasi dimulai dari kediaman Effendi di Jalan Empang Tiga Komplek Depnaker Nomor 11 RT 008/02 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin (28/1/2013). Kemudian di hari yang sama, petugas KPK mendatangi kediaman calon lainnya, yakni Gus Irawan Pasaribu (cagub) di Cassia Raya Komplek Tasbi Nomor LL - 27, Kelurahan Tanjung Rebo, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara.

Berikutnya, pada Selasa (29/1/2013), petugas KPK dijadwalkan mendatangi kediaman Djumiran Abdi (cawagub) di Medan, kemudian rumah Soekirman (cawagub) di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Lalu pada Rabu (30/1/2013), petugas KPK menyambangi kediaman Gatot Pujo (cagub) dan Fadly Nurzal (cawagub), Rustam Effendi (cawagub), dan Amri Tambunan (cagub) di Medan.

Terakhir, Kamis (31/1/2013), petugas KPK mendatangi kediaman Chairuman Harahap (cagub) dan Tengku Erry di Medan (cawagub). Adapun hasil verifikasi atau pengecekan laporan harta kekayaan para cagub dan cawagub Sumut ini kemudian akan diteruskan ke komisi pemilihan umum daerah (KPUD) dan dipublikasikan.

Sebelum Sumut, KPK telah melakukan verifikasi harta cagub dan cawagub Jawa Barat serta DKI Jakarta. Kegiatan ini rencananya akan dilakukan di sejumlah daerah lainnya guna menciptakan pemilihan kepala daerah yang berintegritas.