Pendekatan Keamanan di Poso Tak Efektif
Kepada pers, Siane mengatakan, Komnas HAM menyesalkan terjadinya peristiwa penembakan itu. ”Kami harap permasalahan ini ditangani lebih profesional. Kami juga berharap tak ada lagi korban dari pihak mana pun. Ini terlihat ada indikasi peningkatan eskalasi. Koordinasi antaraparat perlu ditingkatkan,” kata Siane.
Kembali ke soal penanganan konflik, Arifin Tuamaka, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Poso, mengatakan, mestinya tak ada lagi peristiwa seperti ini jika ditangani secara tuntas.
Dia menilai, di Poso memang ada kelompok-kelompok yang antisimbol negara (pemerintah), terutama aparat. ”Mestinya ini harus ditangani tuntas, dibina, atau ditangani secara hukum,” kata Arifin.
Terkait operasi pengamanan, Arifin juga meminta polisi bertindak bijaksana dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa memantik antipati publik. Hindari cara-cara serampangan, seperti salah tangkap atau menangkap dengan cara-cara yang tak manusiawi.
Arifin menilai, untung saja warga Poso secara umum tidak terpengaruh atas tindakan aparat. Secara sosial-ekonomi kehidupan warga Poso tetap berjalan normal.
”Namun, bagaimanapun, peristiwa seperti ini tentu akan menimbulkan keresahan. Warga pasti berpikir, jika aparat yang bersenjata saja bisa diperlakukan begitu, bagaimana dengan warga sipil?” kata Arifin.
Antropolog Sulaiman yang giat meneliti konflik Poso menyarankan agar Poso ditangani multiperspektif. Jangan terpaku pendekatan keamanan semata.
”Tak kalah pentingnya adalah menggiatkan pembinaan ekonomi rakyat agar penganggur berpikir produktif. Bukan tak mungkin penganggur di Poso adalah sisa-sisa konflik tahun 1990-an yang potensial digerakkan oleh kelompok tertentu,” ujar Sulaiman.
Terpopuler
Now Trending
