Korban Konflik Ambon Ancam Lapor ke KPK

AMBON, KOMPAS.com - Pengungsi korban konflik Ambon tahun 1999 bertekad melaporkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku ke KPK atas dugaan penyelewengan anggaran penanganan pengungsi di Maluku. Ancaman para pengungsi ini disampaikan Koordinator pengungsi korban konflik Ambon, Maikel Louhenapessy kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (11/12/2012) usai berdialog dengan Sekda Maluku, Ros Far - Far di Kantor Gubernur Maluku.

"Kita punya sejumlah data soal dugaan penyelewangan penanganan pengungsi di Maluku, dan ini akan kita bawa ke KPK untuk diusut tuntas," ungkap Louhenapessy.

Ancaman ini disampaikan menyusul lambannya penanganan sisa pengungsi yang mencapai 2.000 lebih kepala keluarga yang hingga kini masih tersebar di sejumlah daerah di Maluku. Menurut Louhenapessy, anggaran penanganan pengungsi Maluku yang dikucurkan pemerintah pusat melalui dana Inpres Nomor 6 Tahun 2003 mencapai triliunan rupiah pasca konflik kemanusiaan tahun 1999. Namun ironisnya anggaran sebanyak itu entah di kemanakan.

"Anggaran sebanyak ini perlu kita pertanyakan, kenapa sisa pengungsi belum juga diselesaikan ada apa ini, kenapa hingga kini masih ada ribuan pengungsi di Maluku," tanya Louhenapessy.

Menurutnya, pihaknya memiliki sejumlah data dugaan penyelewengan anggaran penanganan pengungsi di Maluku, sejumlah pejabat yang diduga ikut menikmati anggaran pengungsi kata Louhenapessy juga telah dikantongi oleh pihaknya. "Jujur saja kita tahu siapa pejabat di daerah ini yang menikmati hak-hak pengungsi, kita sudah punya data soal itu, dan karena kita ini selalu dipermainkan, maka kita akan tempuh jalur hukum dengan melaporkan masalah ini ke pimpinan KPK," ancamnya.

Sebelumnya, dalam dialog dengan puluhan pengungsi, Sekda Maluku Ros Far - Far menegaskan kepada pengusngsi kalau dirinya tidak takut dengan ancaman pengungsi. "Anda jangan main ancam dong, kita ini bekerja sesuai aturan," kata Ros.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Ros Arsyad membenarkan jika sesuai hasil verifikasi yang dilakukan pihaknya, masih terdapat 2.000 lebih sisa pengungsi di sejumlah daerah di Maluku. "Kalau sesuai hasil verifikasi masih tersisa 2.000 lebih kepala keluarga yang masih berstatus pengungsi," ujarnya.