Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasib Pengungsi Syiah Sampang, ke Mana Pemerintah?

Kompas.com - 23/11/2012, 10:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib sekitar 274 jiwa pengungsi warga Syiah asal Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan warga Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, kini tidak jelas.

Mereka sudah berada di tempat pengungsian di GOR Tenis Sampang sekitar tiga bulan tanpa ada solusi yang menguntungkan dari pemerintah. Pemerintah justru terkesan melakukan pembiaran dengan menghentikan suplai air bersih dan makanan sejak beberapa waktu lalu.

Hal ini diungkapkan kakak kandung Tajul Muluk (pimpinan kelompok Syiah), Iklil Al Milal, Kamis (22/11/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan. "Intinya kami mempertanyakan sampai kapan kami tinggal di GOR. Kami tidak merasakan kasih sayang Pemda," ucap Iklil.

Iklil menuturkan, sejak dua hari lalu, pengungsi mulai mengalami kesulitan mencari makanan dan air bersih. Bantuan pemerintah daerah atas kedua kebutuhan warga itu sudah mulai dihentikan tanpa ada alasan yang pasti.

Dengan kondisi seperti itu, Iklil mengatakan, para pengungsi pun harus patungan membeli air dan makanan seadanya. Padahal, uang tunai yang dimiliki pengungsi pun kian menipis lantaran pengungsi tidak bisa bekerja menanam tembakau.

Para pengungsi pun, lanjut Iklil, sulit melakukan hubungan intim suami-istri. "Meski ada bilik asmara, tetapi pengungsi itu malu, apalagi mereka merasa itu seperti hotel. Kami hanya ingin segera pulang," imbuh Iklil.

Solusi relokasi

Sementara itu, Koordinator Kontras Surabaya Andy Irfan menuturkan, solusi yang ditawarkan pemerintah tidak menguntungkan para pengungsi. Ada tiga solusi yang ditawarkan, tetapi semuanya terkait relokasi kelompok Syiah dari Sampang.

Solusi relokasi, kata Andy, menunjukkan pemerintah masih melihat konflik Syiah-Sunni di Sampang dari perspektif konflik keluarga antara dua pimpinan kelompok itu, yakni Tajul Muluk dan Rois.

Padahal, Andy menjelaskan pangkal permasalahan kasus ini bermula dari fatwa sesat yang diterima kelompok Syiah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.

"Selama fatwa itu tidak dicabut, kelompok Syiah akan terus ditindas. Pemerintah juga selama ini tidak ada dialog, langsung menawarkan solusi relokasi. Kementerian Agama praktis tidak berbuat apa-apa," ucap Andy.

Bantuan warga Sunni

Sementara itu, Iklil menjelaskan selama ada di pengungsian, pihaknya bertumpu pada bantuan dan sumbangan masyarakat dan LSM. Iklil pun mengaku sumbangan itu juga berasal dari warga Sunni yang dulu bertetangga dengan warga Syiah.

"Mereka (Sunni) kan dulu tetangga kami, mereka masih suka datang ke GOR pengungsian untuk memberikan bantuan atau dukungan moral bagi kami. Kami sendiri sebenarnya tidak masalah dengan mereka, kami baik-baik saja," ucap Iklil.

Namun, Iklil menduga kebencian terhadap kelompok Syiah dimotori oleh para ulama setempat sehingga warga Sunni terprovokasi. "Siapa lagi yang mampu menggerakkan mereka selain ulama? Selama ini kami baik-baik saja dengan mereka (Sunni)," tutur Iklil.

Berita-berita terkait bisa diikuti dalam topik: Kekerasan di Sampang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

    Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

    Nasional
    Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

    Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

    Nasional
    Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

    Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

    Nasional
    Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

    Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

    Nasional
    Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

    Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

    Nasional
    Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

    Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

    BrandzView
    Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

    Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

    Nasional
    KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

    KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

    Nasional
    Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

    Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

    Nasional
    Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

    Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

    Nasional
    Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

    Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

    Nasional
    Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

    Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

    Nasional
    Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

    Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

    Nasional
    Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

    Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

    Nasional
    JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

    JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com