Sudi: Media Tertentu Besar-besarkan Masalah KPK dan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, menganggap kisruh hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI sebenarnya sudah mereda setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kapolri untuk mencari solusi. Namun, lanjutnya, media tertentu makin membesar-besarkan masalah tersebut.

"Pada saat instruksi diberikan ke Kapolri, sudah mereda. Tapi kita lihat, di media tertentu makin membesar-besarkan masalah ini," kata Sudi dalam jumpa pers di Istana Negara, Minggu (7/10/2012), tanpa merinci media mana yang dimaksudnya.

Bahkan, menurut Sudi, tudingan-tudingan tidak pantas terhadap Presiden bermunculan di sosial media seolah-olah Presiden tidak peduli akan masalah KPK-Polri tersebut.

"Presiden tidak membiarkan, presiden ambil langkah, jalankan sistem, dan sistem itu berjalan. Tidak seperti yang digembar-gemborkan orang-orang tertentu," katanya.

Sudi menjelaskan, Presiden sudah mengambil langkah sejak ketegangan antara KPK dan Polri dimulai, atau sejak Jumat, 5 Oktober 2012. Pada tanggal itu, anggota Kepolisian Daerah Bengkulu dengan dibantu Polda Metro Jaya menyambangi gedung KPK untuk menangkap seorang penyidik KPK bernama Novel Baswedan. Kepolisian menuduh Novel melakukan penganiayaan berat saat masih menjadi Kasat Reskrim Polda Bengkulu, 2004.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto pun menyatakan upaya penangkapan tersebut merupakan bagian dari kriminalisasi anggota KPK. Sejumlah elemen masyarakat pun mendatangi gedung KPK, menyatakan dukungannya. Mereka juga mendesak Presiden untuk bertindak. Bukan hanya itu, dukungan untuk KPK pun menggema di sosial media melalui gerakan #saveKPK atau #kemanaPresiden.

Sementara, Sudi menilai, Presiden langsung menginstruksikan Kapolri untuk mencari solusi pada hari itu juga. "Setelah sejumlah instruksi dijalankan, keadaan mereda," katanya.

Kemudian keesokan harinya, atau tanggal 6 Oktober lalu, lanjut Sudi, Presiden memimpin rapat dan melalui Menkopolhukam meminta Kapolri segera bertemu dengan pimpinan KPK. Sudi juga mengatakan tidak selamanya yang dikerjakan presiden harus diketahui lembaga swadaya masyarakat tertentu atau politisi tertentu. Dia juga menilai, masalah KPK dengan Polri ini sudah dimanipulasi.