Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diminta Buktikan Komitmen

Kompas.com - 06/10/2012, 15:52 WIB
Amanda Putri Nugrahanti

Penulis

SALATIGA, KOMPAS.com - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono diminta membuktikan komitmen serta keseriusannya dalam memberantas korupsi dengan segera menginstruksikan Kepolisian RI untuk menghentikan unjuk kekuatan (show of force) yang dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Segala upaya untuk menekan dan menghambat kerja KPK merupakan bentuk intervensi dan arogansi kekuasaan yang bertentangan dengan hukum.

Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Kristen Satya Wacana (PSAK UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu (6/10/2012), mengeluarkan pernyataan sikap tersebut terkait penjemputan paksa Polri kepada salah seorang penyidik KPK pada Jumat (5/10/2012) malam. Ketua Bersama PSAK UKSW, Theofransus Litaay dan Yakub Adi Krisanto mendesak Presiden untuk membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan turun langsung dan mengintruksikan Polri untuk tidak lagi menekan KPK.

Demikian juga lembaga lain di bawah Presiden agar mendukung tugas-tugas KPK dalam pemberantasan korupsi. Semua pihak harus menghormati proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh KPK. Kewenangan yang dimiliki KPK merupakan kewenangan yang sah berdasarkan Undang-undang. Karena itu, setiap upaya penekanan terhadap KPK merupakan bentuk intervensi dan arogansi kekuasaan yang bertentangan dengan hukum.

PSAK juga berpendapat, kehadiran KPK telah membawa angin segar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas. Karena itu, upaya pelemahan institusi KPK juga merupakan serangan terhadap rasa keadilan masyarakat.

Yakub menambahkan, dukungan masyarakat seperti yang terjadi di gedung KPK pada Jumat malam, bisa menjadi embrio people power berkait ketidaksenangan publik terhadap institusi kepolisian. Apalagi tindakan kepolisian itu menunjukkan bahwa Polri tidak tersentuh, artinya pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan di tubuh Polri. "Ini akan memperkuat persepsi publik, bahwa kepolisian adalah institusi yang korup. Itu terbukti ketika KPK justru dilemahkan ketika mencoba masuk ke tubuh Polri," kata Yakub.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com