JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian diminta jangan hanya mengambil langkah instan untuk menyelesaikan konflik sosial di daerah seperti merelokasi kelompok minoritas. Kebijakan relokasi diminta menjadi pilihan terakhir setelah tak ada lagi langkah untuk menyelesaikan konflik.
"Kepolisian jangan menyelesaikan dengan cara yang instan saja," kata anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Saan Mustofa di Gedung Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/2012).
Hal itu dikatakan Saan ketika dimintai tanggapan pernyataan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR kemarin. Kapolri menilai sebaiknya kelompok Syiah direlokasi dari Desa Karang Gayam, Sampang, Madura untuk menghentikan konflik.
Bahkan, Kapolri ragu hasil kunjungan Komisi III ke Sampang bahwa kelompok Syiah menolak direlokasi. Menurut Kapolri, ada pihak-pihak yang ingin agar konflik terus berlanjut di Sampang.
Saan mengatakan, jika direalisasikan, relokasi bakal berdampak buruk bagi psikologis warga Syiah. Kecuali, kata dia, relokasi hanya untuk sementara lantaran kurang layak tinggal di pengungsian di gelanggang olahraga Sampang.
Setelah itu, warga dapat kembali ke permukiman semula. Kepolisian pun, kata dia, wajib menjamin keamanan mereka. Saan juga meminta agar kepolisian jangan menutup mata terhadap berbagai penyebab konflik di Sampang dengan menyebut konflik hanya karena asmara antara kakak beradik yakni Tajul Muluk dan Rois.
"Apakah sesederhana itu? Dalam konflik sosial banyak hal penyebabnya, ada masalah tanah, keyakinan, dan lainnya. Potensi konflik itu dipetakan agar bisa menarik benang merah sehingga punya strategi yang tepat untuk menangani," pungkas Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.