Pendemo Kisruh di Ruang Rapat Sekda Kolaka

KOLAKA, KOMPAS.com - Ratusan pendemo dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Gerakan Anti Korupsi (GAKI) Kolaka Sulawesi Tenggara, Senin (18/6/2012) terlibat kekisruhan bersama sejumlah Kepala Dinas di ruang rapat Sekretaris Daerah Kolaka.

Pendemo memukul meja sambil menunjuki serta mendesak Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kolaka segera mengeluarkan data verifikasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kategori satu tahun 2012, karena dinilai sarat dengan kebohongan serta manupulasi data.

Kordinator aksi ini bernama Andri Alaman Assiggaf mengatakan banyaknya nama yang keluar dalam pengumuman kategori I pada dasarnya tidak pernah menjadi tenaga honorer ataupun terdaftar sebagai database.

"Kalau memang dalam pendataan CPNS kategori I itu benar, coba bapak buka data yang ada sekarang. Karena terbukti di lapangan banyak nama yang keluar dalam pengumuman namun nama tersebut tidak pernah terdaftar sebagai tenaga honorer maupun database di dinas terkait. Ini sudah jelas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama beberapa Dinas terkait," ungkapnya.

Andri menambahkan, ini adalah permainan lama yang dilakoni oleh pihak BKD, hanya saja baru kali ini ada gerakan yang menuntut keterbukaan dari BKD khususnya menyangkut masalah CPNS. "Ini sudah menjadi rahasia umum, tiap tahun selalu saja ada deal-deal yang tercapai antara BKD dan pihak-pihak diluar yang tentunya punya kepentingan," tegasnya.

Menanggapi desakan itu, Kepala BKD Kolaka bernama Ruhaeddin mengatakan, apa pun yang terjadi data tersebut tidak akan dibuka. "Saya yang berhak, apakah data ini harus dibuka atau tidak. Ini adalah data dari Menpan jadi sudah merupakan data kerahasiaan negara. Terserah kalian kalau memaksa, tapi tetap data ini tidak akan saya buka. Terkecuali ada perintah langsung dari Bupati Kolaka," ungkapnya dengan nada yang keras.

Sikap dari kepala BKD ini pun menuai reaksi yang lebih keras dari para pendemo. Dalam pertemuan ini nyaris saja terjadi kontak fisik antara pendemo dan para Kepala Dinas. Kepala Dinas yang hadir sendiri Arman Wahap (Kadis PU), Ruhaeddin (Kepala BKD) serta Yahya (Kabag umum).

Tidak ada titik temu yang didapatkan, maka pendemo pun akan melaporkan BKD pada Polisi setempat karena dianggap melanggar undang undang keterbukaan publik.