Revitalisasi Eks Stasiun Semut Lambat

SURABAYA, KOMPAS.com--Revitalisasi eks stasiun Semut yang merupakan bangunan cagar budaya lama diakui Pemkot Kota Surabaya berjalan lambat, meski studi arkeologi dan penelitian sebagai langkah awal pembangunan telah selesai dilakukan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Wiwiek Widayati, Rabu membenarkan pengerjaan fisik bangunan bekas Stasiun Semut yang sempat dibongkar pada 2003 itu hingga kini masih belum ada tanda-tanda akan segera dimulai.

"Kami sudah memberi penegasan, baik pada PT KA sebagai pemilik maupun pada PT Senopati Perkasa selaku penyewa dan pemegang kewenangan bangunan tersebut untuk segera melakukan pembangunan. Tapi hingga saat ini belum ditindaklanjuti," katanya.

Menurut dia, setelah tahu studi arkeologi selesai dilakukan, pihaknya juga sudah meminta pihak-pihak terkait untuk membangun kembali cagar budaya yang pernah dibongkar itu.

Sementara itu, Direktur Senopati Didi Wulyadi Simson membantah, jika disebut-sebut sebagai penyebab kelambanan proyek tersebut. Sebab, sejak studi arkeologi rampung awal tahun lalu, secara prinsip Senopati siap melakukan tahapan selanjutnya.

Selama ini, lanjut Didi, pihaknya selalu proaktif dalam proses pembangunan. Mulai dari rapat antarinstansi hingga permohonan studi arkeologi sudah diinisiasinya. "Kami menunggu surat perintah dan surat izin dari PT KA," tandas dia.  "Istilahnya, untuk membangun rumah atau bangunan, kami pasti harus menunggu izin pemilik," ujarnya.

Didi menyatakan, siap menanggung biaya pembangunan. Begitu dipersilakan melakukan pembangunan, pihaknya siap menggelontorkan dana.

Berdasar hasil studi arkeologi, anggaran yang dibutuhkan untuk proyek itu mencapai Rp13 miliar. Pembangunan akan melibatkan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan sebagai pengawasnya.

Manager Humas PT KA Daop 8 Surabaya Sri Winarto mengatakan, awal Mei sudah dilakukan survei lapangan dari tim aset dan heritage PT KA. Sudah dipastikan pula kalau tahun ini pembangunan sudah bisa dikerjakan.

"Bukan kami mengulur waktu atau sengaja berlambat-lambat. Tapi, untuk kegiatan ini kan memang butuh koordinasi menyeluruh," ujarnya.

Dia mengatakan, diperlukan banyak rapat terkait pembangunan ini. Status stasiun yang merupakan cagar budaya, membuat PT KA tidak bisa sembarangan memulai proyek. Perlu ada penelusuran dan komunikasi lanjutan antarsektor baik di internal PT KA maupun dengan pihak luar.