Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Diminta Usut Bupati Garut Aceng Fikri

Kompas.com - 24/05/2012, 12:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan warga Jawa Barat yang menamakan diri mereka Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/5/2012). Mereka menuntut KPK mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Garut, Jawa Barat, Aceng Fikri, terkait proses pemilihan Wakil Bupati Garut pengganti Dicky Candra.

"Kita sudah melaporkan ke KPK pada 2011 kemarin, indikasi penyimpangan anggaran sehingga merugikan keuangan negara miliaran rupiah," kata salah satu pengunjuk rasa dalam orasinya.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, ratusan warga Jawa Barat yang antara lain berasal dari Garut, Subang, Bandung, Bandung Barat, dan Ciamis, itu mengenakan pakaian seragam berwarna hitam diselingi kuning. Mereka menggelar orasi di atas mobil bak terbuka yang dilengkapi dengan pengeras suara. Banyaknya pengunjuk rasa yang memblokade sebagian ruas Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, depan gedung KPK itu membuat arus lalu lintas terhambat.

Dalam selebaran yang dibagikan, para pengunjuk rasa tersebut mempertanyakan mengapa KPK tidak juga memproses laporan mereka soal dugaan penyelewengan yang dilakukan Bupati Aceng dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Garut itu. Menurut mereka, Bupati Aceng dan sejumlah anggota DPRD di sana menerima pemberian uang terkait pemilihan wakil bupati Garut untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut setelah ditinggal Dicky Candra pada 5 Desember 2011 lalu.

"Pemerintahan di Garut karut-marut, dana APBN menjadi bancakan. KPK ini sebagai penegak hukum harus berpihak kepada masyarakat. Korupsi tidak akan selesai kalau KPK-nya setengah-setengah," kata salah satu pengunjuk rasa.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Aceng Fikri dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut atas dugaan menjual kursi calon wakil bupati. Salah satu calon wakil bupati, yakni Asep Kurniajaya, mengaku dimintai uang Rp 1,4 miliar. Tuduhan ini pun dibantah Aceng. Pria yang duduk sebagai bupati melalui jalur independen itu melaporkan balik orang yang menuduhnya. Aceng menilai nama baiknya telah dicemarkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com