BANJARMASIN, KOMPAS.com -Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, secara pribadi, menilai rencana pemblokiran Sungai Barito yang merupakan jalur batubara adalah hak masyarakat. Pemblokiran tersebut rencananya dilakukan 26 Mei nanti menggunakan 250-an perahu kelotok oleh sejumlah elemen, seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, pemuda dan mahasiswa, serta lainnya.
"Itu adalah hak masyarakat. Kalau kami (sebagai pemerintah daerah) sementara masih menunggu proses perjuangan di Jakarta," ujar Rudy usai mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan ke-63, di Banjarmasin, Selasa (22/5/2012).
Menurut Rudy Gubernur Kalsel bersama tiga kepala daerah lainnya di Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, sedang berjuang meminta tambahan kuota bahan bakar. Mereka telah mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada Senin sore sampai malam. Rencananya pada hari Rabu akan dilanjutkan dengan pertemuan di kementerian dan instansi terkait.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.