Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Evaluasi Pembangunan dan Kemiskinan di Bali-Nusra

Kompas.com - 18/05/2012, 14:48 WIB
Christoporus Wahyu Haryo P

Penulis

MATARAM, KOMPAS.com — Rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (18/5/2012), membahas evaluasi pelaksanaan proyek dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia serta upaya pengentasan rakyat miskin di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Rapat yang digelar di Mataram, NTB, tersebut, diikuti 16 menteri, termasuk 3 menteri koordinator dan 1 wakil menteri. Meski demikian, Wakil Presiden Boediono tidak ikut dalam rapat tersebut.

Tiga kepala daerah juga hadir, yakni Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Gubernur NTB Zainul Madji, dan Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay.

Saat membuka rapat, Presiden menyatakan, pemerintah ingin mengevaluasi upaya di tiga daerah itu, terutama proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang memerlukan sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi lain.

"Bicara konektivitas, misalnya, apa saja proyek di provinsi yang perlu back up atau sinergi dari pemerintah pusat atau provinsi tetangga," katanya.

"Kita juga ingin melihat apa yang dilakukan provinsi untuk mengurangi kemiskinan. NTT, misalnya, termasuk daerah yang angka kemiskinannya cukup tinggi. Saya ingin mendengar apa yang dilakukan gubernur, bupati, dan wali kota," lanjutnya.

Menurut Presiden, meski pembangunan ekonomi, investasi, dan MP3EI berjalan baik, dan kemiskinan daerah bisa diturunkan, kebijakan yang diambil tidak cukup. "Mesti ada program langsung pengentasan rakyat miskin," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com