Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

1 Januari 2013 E-KTP Berlaku, Tetap Simpan KTP Lama!

Kompas.com - 02/05/2012, 06:31 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — KTP elektronik diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Segala urusan,  mulai dari kependudukan, pengurusan surat, pembelian tanah dan kendaraan bermotor, hingga urusan perbankan, akan menggunakan e-KTP. Namun, salinan atau fotokopi KTP lama diharapkan tetap disimpan untuk pencocokan data di berbagai instansi.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional, menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Selasa (1/5/2012) di Jakarta, menunjukkan bahwa penggunaan KTP elektronik tunggal secara nasional.

Oleh karenanya, pembelian tanah, kendaraan, serta urusan perbankan dan asuransi bisa dilakukan dengan menggunakan e-KTP.

Namun, data pribadi yang sudah tercantum di bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan rekening bank bisa saja masih menggunakan data pada KTP nonelektronik. Padahal, pada akhir 2012, KTP nonelektronik dapat diserahkan kepada dinas kependudukan masing-masing.

Untuk kemudahan mencocokkan data pada KTP lama dengan e-KTP, Gamawan menyarankan agar setiap warga memiliki fotokopi KTP lama. Ini bisa ditunjukkan saat pengurusan buku rekening bank, STNK, BPKB, dan surat-surat lainnya di masa transisi KTP nonelektrontik ke e-KTP.

Terkait penggunaan e-KTP secara nasional untuk berbagai kepentingan ini, Gamawan mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan bertemu dengan semua lembaga dan kepala daerah untuk sosialisasi pada Juni tahun ini. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com