Emas yang Mengubah Pulau Buru...

Dari hasil emas itulah, perputaran uang bisa mencapai miliaran. Salah satu pengepul emas, Akbar (29), mengatakan dalam sehari dia bisa membeli 200 gram sampai 1 kilogram emas atau setara dengan Rp 70 juta sampai Rp 350 juta dari pendulang. Padahal, di Buru sudah ada sedikitnya 50 pengepul yang tersebar di areal tambang Waeapo dan Namlea.

Karena banyaknya uang yang bisa diraih dari emas, banyak warga Kabupaten Buru beralih profesi. Nelayan tidak lagi melaut, begitu pula petani tidak lagi pergi ke sawah meski areal tanaman padi di Waeapo sudah masuk masa panen.

Inilah yang membuat pasokan bahan pokok dari petani dan nelayan berkurang, yang berimbas pada naiknya harga sejak sebulan terakhir. Beras, misalnya, dari Rp 7.000 per kilogram naik menjadi Rp 10.000 per kilogram. Padahal, Kecamatan Waeapo berperan sebagai lumbung beras Maluku. Areal sawah 5.483 hektar di Waeapo dengan produksi setiap tahun sekitar 22.000 ton beras bisa menutupi 30 persen kebutuhan beras. ”Terganggunya produksi beras di Waeapo bisa mengganggu ketahanan pangan Maluku,” ujar Bupati Buru Ramly Umasugi.

Itulah pertimbangan Bupati menutup areal tambang pada 8 Februari lalu. ”Penutupan juga atas permintaan masyarakat adat yang memiliki lahan di areal tambang,” kata Kepala Adat Derlale, Martin Wael.

Areal tambang pun dikosongkan sekaligus ditutup. Ribuan pendulang dipulangkan ke daerah asal mereka. Namun, ini hanya bertahan dua hari karena masih ada sebagian masyarakat adat yang menolak penutupan areal tambang.

Dari merekalah Bupati kembali mengeluarkan instruksi memberi jangka waktu hingga Rabu (15/2) lalu untuk penutupan tambang.

Menurut Martin Wael, munculnya penolakan karena selama ini pemerintah dinilai tidak terlalu memperhatikan kehidupan masyarakat adat Buru yang hidup terisolasi. Desa Nufrat di Kecamatan Waeapo bisa menjadi gambaran dari pernyataan Martin. Jalan desa sejauh 50 kilometer buruk sekali dan tak ada jembatan di dua sungai menuju ke desa terisolasi itu.

Ini pula yang dijanjikan Ramly Umasugi yang baru dilantik menjadi Bupati Buru awal Februari lalu. Mengenai bentuk pengelolaannya, pemerintah masih memikirkannya.

”Bisa dengan mengajak investor, bisa juga membentuk badan usaha milik daerah atau koperasi. Kami masih pikirkan yang lebih banyak hasil positifnya bisa dirasakan masyarakat,” tutur Ramly.