Pemda Harus Hentikan Alih Fungsi Lahan Pertanian

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah daerah harus menghentikan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan komersial.

Demikian dikemukakan anggota Komisi IV Fraksi PKS, Rofi Munawar, di Jakarta, Selasa (7/2/2012).

Rofi menyebutkan, Menteri Pertanian pernah mengungkapkan bahwa setiap tahunnya ada 110.000 hektar lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan komersial.

Persoalannya, ungkap Rofi, alih fungsi lahan tidak boleh dipandang sebelah mata, karena sebenarnya alih fungsi lahan berimplikasi terhadap banyak hal dalam kehidupan manusia. Alih fungsi lahan berimplikasi pada penurunan produksi pangan, ketersediaan pangan, dan penurunan pendapatan petani.

"Sementara implikasi sosial menyebabkan menyusutnya tenaga kerja sektor pertanian, dan adanya migrasi penduduk. Terakhir adanya implikasi budaya, yaitu berubahnya budaya agraris ke nonagraris," ucap Rofi.

"Keterlibatan pemda di dalam penentuan rencana tata ruang wilayah, khususnya yang terkait alih fungsi lahan sangat minim. Padahal merekalah yang secara langsung menentukan keberhasilan, dan mengalami dampak dari adanya alih fungsi lahan tersebut," tambahnya.

Rofi memaparkan, fakta di lapangan memperlihatkan banyak pemda memberi izin alih fungsi lahan karena memang secara administratif dalam peta RTRW diizinkan. Akibatnya lahan-lahan persawahan yang ada di areal permukiman dan industri sangat mudah beralih fungsi ke lahan nonpertanian.

"Padahal keberadaan lahan pertanian harus dilihat tidak hanya aspek administratif, namun juga teknis. Oleh karenanya, diperlukan penentuan pemanfaatan wilayah yang lebih rinci dalam RTRW terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan sawah," ujar Rofi.

Menurut Rofi, dalam penyusunan RTRW sebaiknya pemda memperhatikan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Pasal 20 Ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2009 dinyatakan bahwa penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.