Mendagri Kesal Disebut Cabut Perda Miras

Kompas.com - 12/01/2012, 16:34 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah dirinya meminta agar Peraturan Daerah atau Perda yang mengatur tentang minuman keras dicabut. Menurut Gamawan, ia hanya mengingatkan daerah untuk mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam membuat Perda.

Gamawan menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Keuangan bertugas membantu Presiden mengevaluasi Perda. Hasil evaluasi, ada Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, jelas Gamawan, diatur tiga golongan minuman keras yakni Golongan A dengan kandungan alkohol 0-5 persen, B antara 5-20 persen, dan C antara 20-55 persen.

"Dalam Keppres disebutkan bahwa yang kandungan etanolnya 0-5 persen itu boleh bebas (beredar)," kata Gamawan di Komplek Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (12/1/2012).

Selain Kepres, kata Gamawan, ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang mengatur miras seperti perizinan, impor, pabrik, dan lainnya. Bupati, tambah dia, mengatur di mana lokasi yang boleh menjual miras.

"Nah, yang dibuat surat oleh Mendagri kepada daerah-daerah yang mengajukan Perda itu tidak dalam bentuk keputusan, tapi mengingatkan ini ada pasal sekian, ada undang-undang sekian agar dipedomani. Tidak boleh membuat Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salahnya dimana?" ucap dia.

"Isu yang berkembang Mendagri batalkan Perda Miras. Enggak pernah saya batalkan. Yang berhak membatalkan Perda itu Presiden dengan Perpres-nya. Yang buat isu nggak jelas siapa, tapi dikomentari. Ini fitnah apa? Pernah enggak baca suranya? Tapi komentar jalan terus," pungkas Gamawan kesal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

Nasional
9 Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Masyumi-Partai Damai Kasih Bangsa

9 Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Masyumi-Partai Damai Kasih Bangsa

Nasional
Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

Nasional
Berkas Pendaftaran Partai Pelita dan Kongres Belum Lengkap

Berkas Pendaftaran Partai Pelita dan Kongres Belum Lengkap

Nasional
Ketua LPSK: Sejak Awal Saya Ragu Putri Candrawati Perlu Perlindungan

Ketua LPSK: Sejak Awal Saya Ragu Putri Candrawati Perlu Perlindungan

Nasional
Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

Nasional
Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

Nasional
Ceritakan Kedekatan Dengan Gus Dur, Prabowo: Saya Jenderal yang Bisa Masuk Kamar Beliau

Ceritakan Kedekatan Dengan Gus Dur, Prabowo: Saya Jenderal yang Bisa Masuk Kamar Beliau

Nasional
LPSK Tolak Berikan Perlindungan Kepada Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi

LPSK Tolak Berikan Perlindungan Kepada Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi

Nasional
Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

Nasional
Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

Nasional
Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

Nasional
Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

Nasional
Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.