Warga Papua Tak Tuntut Dana Triliunan Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Papua tidak menuntut pemerintah untuk mengoptimalisasi otonomi khusus (otsus) seperti dengan mengucurkan dana triliunan rupiah. Warga Papua menuntut agar Pemerintah pusat menyelesaikan akar masalah di Papua.

"Orang Papua buka mau sejahtera dengan uang triliunan rupiah. Jangan selesaikan masalah Papua sepotong potong," kata Pendeta EM Herman Awom, moderator Presidium Dewan Papua saat rapat dengar pendapat umum di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (23/11/2011).

Ikut hadir para perwakilan Dewan Adat Papua, Majelis Rakyat Papua, Jaringan Damai Papua, tokoh agama, dan koalisi mahasiswa Papua di Jakarta. Herman mengatakan, otonomi khusus yang diberikan pemerintah telah gagal menyelesaikan masalah berkepanjangan di Papua. "Orang Papua sudah tolak Otsus," kata dia.

Warga Papua, lanjut Herman, menuntut agar ada dialog dengan pemerintah Pusat untuk menyamakan persepsi akar permasalahan di Papua. Menurut dia, ada tiga akar masalah di Papua yakni status politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan hak-hak dasar warga Papua.

"Kita bicara status politik Papua, bukan otsus. Mengapa kami selalu dibunuh, dipenjara? Selesaikan masalah Papua dengan komprehensif, adil, jujur, benar dalam sebuah perundingan bermartabat antara Indonesia dan Papua," ucap dia.

Leo Imbiri Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua mengatakan, akibat berbagai permasalah selama ini, warga Papua kerap mempertanyakan apa keuntungan tetap berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini, lanjut Imbiri, warga Papua semakin termarjinal dan terancam punah. Jumlah warga asli Papua, kata dia, terus berkurang akibat kekerasan, HIV, hingga kematian ibu melahirkan. Dia mempertanyakan tak adanya data yang dimiliki pemerintah berapa jumlah warga asli Papua dan pendatang. "Sudah diusulkan ada sensus keberadaan orang Papua. Tapi sampai sekarang tidak ada itu," kata Imbiri.