Banjir Masih Ancam Ibu Kota

Ada juga sembilan program untuk Ciliwung, yaitu menyudet Kali Ciliwung di Kebon Baru dan Kalibata, pembangunan rumah susun sederhana sewa, pemukiman kembali penduduk di bantaran sungai, normalisasi Ciliwung di ruas Pintu Air Manggarai-Jembatan Kalibata, serta penambahan satu pintu air di Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet.

Program lain adalah memfungsikan kembali Sungai Ciliwung lama sesuai dengan kapasitasnya, peningkatan jembatan di Kanal Banjir Barat dan Ciliwung, revitalisasi situ-situ, pembangunan sumur resapan, dam parit, dan penghijauan di bagian tengah dan hulu DAS Ciliwung, serta terakhir baru membangun terowongan (interkoneksi) Sungai Ciliwung-Kali Cipinang.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto berkeyakinan, perbaikan dinding sungai dan membangun sistem informasi banjir yang efektif bisa mengurangi dampak banjir. Normalisasi Kanal Banjir Timur juga sangat menolong mengurangi banjir di kawasan timur Jakarta.

Pemerintah pusat juga sudah mulai merehabilitasi tiga sungai di Jakarta, yakni Kali Angke, Kali Pesanggrahan, dan Kali Sunter. Pengerukan sungai dan pembangunan turap dinding sungai tersebut ditargetkan selesai 2013.

Namun, program rehabilitasi tiga sungai masih menghadapi kendala pembebasan tanah mengingat hampir di seluruh tepian hulu sungai-sungai dibangun rumah warga. Pembebasan tanah menjadi tanggung jawab Pemprov DKI, sementara DKI punya keterbatasan anggaran.

Jangan pendekatan proyek

Ahli konservasi, yang juga Ketua Program Magister Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia, Tarsoen Waryono, menegaskan, revitalisasi sungai adalah keharusan mutlak yang menjadi kunci penanggulangan banjir Jakarta.

Dia menegaskan, pendekatan proyek, seperti pembangunan kanal, polder, dan gorong-gorong, tidak akan mengatasi banjir.

”Normalisasi sungai sesuai asalnya dulu, termasuk revitalisasi bantarannya dengan catatan harus ada daerah tangkapan air (luapan banjir), juga kawasan ruang terbuka hijau untuk resapan air,” kata Tarsoen.

Arsitek lanskap Nirwono Joga juga menilai pemerintah belum memiliki rencana induk (masterplan) jelas soal penanganan banjir. (NEL/WHY/PUT/GAL)