Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keuntungan SMS Didesak untuk Konservasi Komodo

Kompas.com - 11/11/2011, 21:10 WIB
Ni Luh Made Pertiwi F

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sedikitnya 40 pengacara yang tergabung dalam Komite Supremasi Hukum Indonesia (KSHI), menuntut agar New7Wonders (N7W) dan LSM Pendukung Pemenangan Komodo (P2K) mengembalikan keuntungan yang diraihnya untuk konservasi komodo.

"Benar, itu (pengembalian, red) adalah satu poin gugatan ’class action’ kami yang sudah kami daftarkan kemarin," kata Ketua KSHI Achmad Salim, di Jakarta, Jumat (11/11/2011).

Menurut Salim, tuntutan itu dituangkan dalam gugatan "class action" kepada Emmy Hafild sebagai Ketua Pendukung Pemenangan Komodo (P2K), Jusuf Kalla, N7W, dan pihak lainnya.

"Kami minta dan tuntut agar hasil dari SMS itu semuanya untuk konservasi Komodo. Jadi, tidak sepeser pun yang lolos di luar untuk konservasi Komodo," ucapnya. Salim mengaku masih merahasiakan dimana gugatan itu didaftarkan.

"Kalau berkas sudah resmi masuk, kami akan sampaikan lagi ke publik. Sementara ini, masih kami rahasiakan," ujarnya. Ia juga berniat mengajukan somasi ke para pihak dalam gugatan itu.

"Intinya kami berkeberatan, masalah Komodo ini direndahkan oleh aneka polemik dan derajatnya diturunkan untuk kepentingan kelompok atau orang per orang tertentu," katanya.

Ia juga mengemukakan, "class action" itu terpaksa dilakukan KSHI setelah menerima sejumlah pengaduan masyarakat yang melihat banyak kejanggalan dalam dukungan melalui SMS. Salah satunya adalah perubahan tarif dari Rp 2.000 per SMS menjadi Rp 1.000 kemudian menjadi Rp 1, tanpa kejelasan perhitungannya.

"Kami juga menduga tarif SMS yang sebenarnya bukan Rp 1. Tetapi dalam praktiknya, pengirim bisa dikenai biaya antara Rp 450 hingga Rp 2.000," paparnya.

Namun, tegasnya, pemotongan itu tidak seketika. Untuk itu, lanjutnya, pihaknyai ingin operator telepon seluler bisa menjelaskan secara transparan soal ini.

Sementara itu, Achmad Salim mengakui, popularitas Komodo dan pulaunya naik sejalan dengan ramainya kampanye dan dukungan melalui SMS. Namun, tegasnya, efek dari membeludaknya turis ke Pulau Komodo dikhawatirkan berpengaruh terhadap rusaknya konservasi taman nasional itu.

"Ironisnya, penyelenggara dukungan SMS dan mereka yang terlibat dalam pemenangan Komodo menjadi tujuh keajaiban dunia, seperti tak peduli," ucapnya.

Salim menduga mereka hanya mengeksploitasi Komodo untuk keuntungannya sendiri dan tidak berpengaruh apa pun, namun justru merugikan kelestarian satwa itu. Ia juga mengingatkan, dampak SMS bertarif Rp1 juga buruk bagi penghargaan kepada satwa yang sudah hidup sejak puluhan juta tahun lalu itu.

"Anak muda digiring untuk tidak menghargai komodo. Satwa itu seperti dianggap sebagai simbol pariwisata belaka," katanya.

Saat ini, proses voting untuk pemilihan 7 Keajaiban Dunia kategori alam versi www.new7wonders.com telah ditutup. Dalam situs www.new7wonders.com, hasil pengumuman voting rencananya akan diumumkan pada pukul 19.00 GMT pada Jumat (11/11/2011) atau jam 02.00 WIB pada Sabtu (12/11/2011).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com