Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kronologi Keributan "Komodo"

Kompas.com - 05/11/2011, 10:26 WIB

KOMPAS.com - Komodo, reptil purba yang hidup di Nusa Tenggara Timur sejak 4 juta tahun lalu, sedang disorot. Hewan satu masa dengan dinosaurus ini menjadi obyek konflik Pemerintah Indonesia dengan Pendukung Pemenangan Komodo dan New 7 Wonders Foundation, sebuah yayasan di Swiss.

Komodo termasuk hewan langka sangat dilindungi. Reptil ini satu-satunya hewan yang tersisa dari masa dinosaurus. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), komodo diperkirakan ada sejak 4 juta tahun lalu.

Keunikan inilah yang membuat banyak pihak tertarik memanfaatkan komodo sebagai obyek berbagai kepentingan. Lembaga New 7 Wonders Foundation (N7W) dari Swiss, misalnya, mengincar Taman Nasional Komodo (TNK) bersama 439 nominasi (obyek warisan alam) lainnya dari 220 negara untuk kontes komersial Tujuh Keajaiban Alam Dunia.

Yayasan yang didirikan Heidi Webber ini membuka kontes Tujuh Keajaiban Alam Dunia pada tahun 2007. Sebelumnya, yayasan ini juga mengadakan kontes Tujuh Keajaiban Alam Buatan Manusia.

Pada kontes sebelumnya, Borobudur dan Prambanan yang dicalonkan N7W tak bisa resmi ikut pemilihan karena Pemerintah Indonesia tak mau mendukung resmi (official supporting committee/OSC). Saat itu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kembudpar) menuai kecaman dari beberapa pihak karena dianggap gagal menjaga Borobudur dan Prambanan.

Kontes Keajaiban Dunia, baik alam maupun buatan manusia, ini voting-nya melalui internet. Adapun Keajaiban Alam, selain TNK, nominasi lain dari Indonesia adalah Danau Toba dan Anak Gunung Krakatau.

Oleh karena tak ingin dikecam lagi, tahun 2008 Kembudpar berinisiatif menjadi OSC dari ketiga nominasi yang diajukan untuk kontes Tujuh Keajaiban Alam Dunia. Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata saat itu, Sapta Nirwandar, resmi mendaftarkan TNK, Danau Toba, dan Gunung Anak Krakatau dalam ajang kontes dengan membayar ongkos pendaftaran masing-masing 199 dollar AS atau sekitar Rp 1,8 juta.

Resmi didaftarkan, ketiga obyek tersebut mengikuti seleksi masuk untuk jadi 28 finalis. TNK lolos 28 besar, sedangkan Danau Toba dan Anak Gunung Krakatau gagal.

Tuan rumah

Proses selanjutnya, Indonesia ditawari menjadi tuan rumah penyelenggaraan deklarasi Tujuh Keajaiban Alam Dunia. Kembudpar saat itu menyatakan niat jadi tuan rumah deklarasi.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Nasional
    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com