Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Pemerintah Tak Sentuh Warga Papua

Kompas.com - 29/10/2011, 13:33 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Komisi I, Paskalis Kosay menyatakan selama ini kebijakan dan program pemerintah tak sampai kepada rakyat Papua.

Ia menyatakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) boleh saja menyatakan Papua selalu ada di hatinya. Namun, Presiden tak mengetahui bahwa, semua program termasuk kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua tidak dirasakan semua warga.

"Kebijakan beliau (Presiden RI) sangat konsisten dengan Undang-Undang Otonomi Khusus. Tapi terus terang implementasi kebijakan negara dan presiden tidak maksimal di implementasikan di lapangan. Masyarakat di daerah-daerah terpencil mana merasakan itu?" ujar Paskalis dalam diskusi "Papua, Konflik Tak Kunjung Usai" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (29/10 /2011).

Ia mengaku tak tahu, siapa yang harus disalahkan hingga bantuan dan program pemerintah tak bisa dirasakan rakyat Papua. Dikatakannya, pemerintah daerah dan pusat kurang berkoordinasi untuk mensejahterakan masyarakat Papua.

"Saya tidak tahu ini sebenarnya kesalahan siapa, di daerah atau pusat. Aparat daerah jalan dengan pemahamannya sendiri. Sementara Pemerintah pusat juga tidak mau tahu kondisi di daerah," jelasnya.

"Akibat dari itu kebijakan dan program mulus apa pun yang diinginkan Presiden kita belum tentu dalam realitanya begitu. Di lapangan ada gejolak sana sini," sambungnya.

Menjawab pertanyaan itu, Staf Khusus Presiden untuk Otonomi Daerah, Velix Wanggai mengungkapkan Presiden SBY selama ini selalu mengedepankan pendekatan terhadap masyarakat Papua dengan meningkatkan kesejahteraan.

Oleh karena itu, lanjut Velix, Pemerintah hingga hari ini, tuturnya, masih terus mengusahakan untuk menyejahterakan masyarakat Papua.

"Presiden dan pemerintah tidak tutup mata. Sejak 2006 Pak SBY ke Merauke, dan ke tempat-tempat lain di Papua. memang ada simpul-simpul yang belum efektif tapi tidak semua lapisan. Ini akan dijadikan evaluasi," ujar Velix.

Menurutnya Presiden ingin agar kesejahteraan Papua bukan hanya untuk warga di perkotaan, tapi juga di wilayah terpencil yang susah dijangkau selama ini.

"Di mata Presiden, pendekatan kesejahteraan, jadi pilihan. Tidak hanya di kota, tapi juga di kampung-kampung Sehingga pembangunan di perkampungan juga lebih maju," tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com