Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Rentan Bencana

Kompas.com - 11/10/2011, 15:42 WIB
Yuni Ikawati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS - Penanganan berbagai bencana dilakukan banyak institusi, tetapi masih kurang terkoordinasi dan terpadu. Meski banyak pihak terlibat, masih banyak penduduk yang rentan bencana. Mereka berada di wilayah rawan bencana, tetapi tidak mengetahui ancamannya dan tak disiagakan dalam menghadapinya.

Demikian rangkuman penjelasan Kepala Bidang Bina Operasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jaya Murjaya serta Kepala Biro Data dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Senin (10/10).

Potensi bencana kegempaan, di antaranya akan dipetakan dalam Ekspedisi Cincin Api Kompas. Ekspedisi sedang berlangsung, setelah dari Gunung Tambora dilanjutkan ke Gunung Toba (purba).

Saat ini 37 kementerian, lembaga riset, dan perguruan tinggi memantau dan menangani bencana. ”Kegiatan itu tumpang tindih,” kata Sutopo, kemarin.

Sejauh ini tak ada pertukaran data untuk meningkatkan analisis. Setiap pihak mengeluarkan data sehingga sulit data akurat.

Pemantauan gempa bumi, misalnya, paling tidak ada dua institusi menangani, yaitu BMKG dan Badan Geologi Kementerian ESDM. Namun, saat gempa bumi, lanjut Sutopo, banyak pihak menggunakan data Badan Survei Geofisika Amerika Serikat.

Dari jejaring seismograf, Badan Geologi lebih banyak dari BMKG. Namun, sarana teknologi informasi BMKG lebih canggih. Selayaknya analisis oleh Badan Geologi, tapi penyampaian kepada publik oleh BMKG.

”Dalam hal ini perlu pertukaran data dari keduanya untuk meningkatkan kajian dan analisis bencana. Ini juga perlu dilakukan instansi lain,” kata Sutopo.

Bencana tsunami

Terkait tsunami, tahun 2005-2011 terpasang 160 seismograf dalam sistem peringatan dini. ”Akan ditingkatkan jadi sekitar 2.000 hingga tahun 2014,” kata Jaya. Diakuinya masih ada wilayah rawan tsunami tak terjangkau. Butuh peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

Untuk mengatasi keterbatasan penyebaran informasi kebencanaan ke masyarakat di daerah, BNPB bekerja sama dengan Pacific Disaster Center (PDC) mengembangkan media sosial lewat jejaring TI. ”Tim PDC akan mengadakan kunjungan ke Indonesia, November mendatang,” ujar Sutopo. (YUN)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com