Pekerja Datangi DPR dan DPRD

TIMIKA, KOMPAS.com -  Secara terpisah, tim dari perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia, Senin (26/9/2011) mendatangi kantor DPR RI dan DPR Papua. Mereka hendak menemui para wakil rakyat,  untuk mengeluhkan sikap manajemen PT Freeport Indonesia y ang mereka nilai semena-mena.

Ketika dihubungi dari Timika, Juru Bicara SPSI PT Freeport Indonesia, Juli Parorongan, mengatakan, keluhan yang hendak disampaikan antara lain adanya pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa karyawan yang mendukung mogok kerja.

Selain itu, ada pula beberapa kontraktor yang berkerja untuk PT Freeport Indonesia, menyewa tenaga baru untuk menggantikan pekerja yang ikut pemogokan.

"Seharusnya manajemen membangun dialog dengan pekerja, bukan sebaliknya membangun konflik yang memunculkan masalah baru," kata Juli Parorongan.

Saat ini, tim dari SPSI juga tengah mengumpulkan data para pekerja yang di-PHK serta data tentang pekerja baru yang dikontrak untuk menggantikan para pekerja yang mogok.

Ketika dihubungi Senin siang, Juru Bicara PT Freeport Indonesia Ramdani Sirait mengatakan, pihaknya tidak mengetahuiada nya PHK itu.

"Setahu saya tidak ada," kata Ramdani singkat.

Ia menjelaskan, sejak awal, manajemen PT Freeport Indonesia menyatakan pemogokan itu tidak sah. Namun, manajemen juga menjelaskan, bahwa para pekerja punya hak untuk ikut atau tidak ikut dalam pe mogokan.

Terkait dengan kontraktor yang menyewa pekerja baru, menurut dia hal itu diluar wewenang PT Freeport Indonesia. " Itu perusahaan yang berbeda," kata Ramdani Sirait menambahkan.

Sementara itu, di Jayapura perwakilan tim SPSI PT Freeport Indonesia juga bertemu dengan anggota Komisi A DPR Papua. Dalam pertemuan itu mereka juga menyampaikan berbagai hal, termasuk macetnya perundingan antara manajemen dengan perwakilan pekerja, serta rendahnya upah pekerja dibandingkan dengan kontribusi yang mereka hasilkan.

Ketua Komisi A DPR Papua, Ruben Magai, ketika dihubungi mengatakan, persoalan yang saat ini dihadapi oleh kedua pihak sebenar nya adalah persoalan sederhana yang dapat diselesaikan secara internal.

DPR Papua, tuturnya, akan mencoba memfasilitasi. Namun yang lebih dibutuhkan oleh kedua pihak adalah sikap untuk mau lebih terbuka. "Persoalan dapat segera diselesaikan jika ada niat baik," kata Ruben Magai.