Malik: Saya Malas Tanggapi Ruhut

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Malik Haramain enggan berpolemik lebih lanjut perihal perseteruan partainya dengan politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, terkait ucapan Ruhut yang mengatakan ada politisi PKB yang meminta bantuannya untuk menyelamatkan ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar, dalam kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurut Malik, saat ini partainya akan menunggu sikap resmi dari Partai Demokrat terkait persoalan tersebut.

"Saya tuh males nanggepin Ruhut. Nanti malah seperti Ruhut saya. Kita tunggulah sikap resmi Partai Demokrat untuk masalah Ruhut ini," ujar Malik seusai mengikuti sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/9/2011).

Sebelumnya, PKB juga telah meminta agar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus membina Ruhut, bahkan jika perlu memberikan sanksi. Namun, permintaan PKB tersebut justru disepelekan Ruhut dengan menyatakan partainya saja tak menghukum apa pun terhadapnya, mengapa justru PKB yang menuntut dirinya diberi sanksi.

Menurut Malik, Partai Demokrat seharusnya dapat memberikan sanksi jika ada kadernya yang berperilaku kurang baik. Dia mengatakan, jika Partai Demokrat mempunyai itikad baik, harusnya dapat segera menindaklanjuti permintaan partainya tersebut.

"Tunggu dulu lah, ini kita lihat Demokrat sendiri kan masih sibuk. Kalau mereka mau bersikap serius, saya kira seminggu cukuplah kita tunggu kasus Ruhut ini," kata Malik.

Ketika ditanya wartawan, bagaimana jika dalam waktu seminggu tersebut Partai Demokrat juga tidak memberikan penjelasan, Malik mengatakan akan membicarakan kembali polemik itu dengan partainya.

"Tentu kami kaji lagi, kami analisis, perlu tidak kami bawa ke Badan Kehormatan DPR atau dikaporkan ke yang lain," tutur Malik.

Beberapa waktu lalu, Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengaku dirinya pernah mendengar Ruhut telah mengantongi surat peringatan terkait ucapannya tersebut. Namun, menurut Amir, surat tersebut bukan dikeluarkan Dewan Kehormatan DPR, melainkan oleh DPP Partai Demokrat.

Namun, hal itu dibantah oleh Ruhut. Menurut Ruhut, Partai Demokrat akan rugi jika memberinya surat peringatan.

"Siapa bilang itu? Jangankan SP (surat peringatan) kedua, SP satu saja tidak pernah. Demokrat rugi kalau begitu karena tidak ada kader yang militansinya sama dengan Bang Poltak ini," kata Ruhut di Jakarta, Jumat.