Bermasalah, tapi Belum Dicopot

Meski belum menerima surat permohonan PAW untuk sejumlah anggota DPR tersebut, Marzuki menegaskan, peraturan menyatakan bahwa mereka yang menjadi terpidana harus diberhentikan dari DPR. ”Jika pemecatan terlambat, itu masalah waktu, ditunggu saja. Sesuai peraturan, yang bersangkutan tidak dapat lagi di DPR,” tutur Marzuki.

Mustafa Kamal, Ketua Fraksi PKS di DPR, menyatakan, Misbakhun bersama Arifinto dan Yoyoh Yusroh, yang meninggal dunia karena kecelakaan, masih dalam proses PAW dari DPR. Namun, dia tidak dapat memastikan kapan proses PAW itu selesai karena dikoordinasikan oleh DPP PKS.

Fadjroel Rahman dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) menuturkan, dalam surat tertanggal 26 Agustus 2011 yang diterimanya, Sekretariat Jenderal DPR hanya menyebutkan enam proses PAW anggota DPR. Surat itu merupakan jawaban setelah pada 11 Agustus Fadjroel mengirim surat ke DPR meminta data anggota DPR yang telah atau dalam proses PAW pada tahun 2009-2011.

Dalam surat itu dijelaskan, proses PAW terhadap Ratu Munawaroh dari Fraksi PAN sudah selesai. PAW terhadap Effendy Choirie dan Lily Wahid dari Fraksi PKB belum dapat diproses karena yang bersangkutan melakukan gugatan. PAW Arifinto masih diproses dan surat permohonan PAW Nazaruddin sudah diajukan ke Presiden. PDI-P belum mengajukan permohonan PAW terhadap Panda Nababan.

Dalam surat itu, tidak ada penjelasan terhadap PAW Misbakhun, Dudhie Makmun Murod, atau As’ad Syam.

”Semua anggota DPR yang bermasalah seharusnya segera keluar dari DPR. Momentum pembersihan ini ada di Nazaruddin karena dia tokoh penting dari partai yang sedang berkuasa,” kata Fadjroel.

Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia menambahkan, parpol menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas belum jelasnya proses PAW sejumlah anggota DPR bermasalah.

”Jika parpolnya diam atau lamban bergerak, berarti mereka telah bertindak tidak etis dan telah menjadi pelindung para koruptor,” ucap Ray. (NWO)