Belajar dari Thailand dan Vietnam

”Dukungan kuat pemerintah dan institusi kerajaan dalam bentuk perencanaan terintegrasi, terarah, dan pro petani. Tidak ada wilyah pertanian berani diubah-ubah menjadi industri dan perumahan,” kata Duta Besar RI untuk Thailand Mohammad Hatta dalam diskusi yang sama.

Thailand memiliki Komite Kebijakan Beras Nasional, dipimpin langsung perdana menteri dan beranggotakan para menteri terkait masalah padi, beras, dan petani. Karena kebijakan terintegrasi, harga beras tak pernah jadi persoalan inflasi.

Komite bertugas membuat dan mengajukan kebijakan dan strategi jangka pendek dan jangka panjang kepada parlemen. Di bawah koordinasi komite ini ada Kementerian Pertanian dan Koperasi yang memiliki departemen khusus untuk beras. Tugasnya, antara lain, membuat analisis dan kajian bagi kebijakan pemerintah, meneliti varietas baru padi dan teknologi terkait, alih teknologi ke petani, mengembangkan produksi, serta mendukung sistem pascaproduksi. Biro penelitian dan pengembangan beras memiliki pusat penelitian di 27 tempat di seluruh Thailand.

Kementerian Perdagangan menangani pascaproduksi berupa penyimpanan serta perdagangan gabah dan beras dalam negeri dan ekspor. Gabah petani sebanyak 45 persen dijual ke swasta, 30 persen ke penggilingan beras, dan sisanya disimpan di koperasi petani dan lumbung negara.

Beras yang diolah penggilingan sebanyak 45 persen untuk ekspor dan sisanya dikonsumsi di dalam negeri. Pinjaman bunga lunak disalurkan melalui Bank Pertanian dan Koperasi yang berdiri sejak 1966.

Kerajaan pun mendukung penuh melalui Yayasan Beras Thailand. Lembaga ini berperan penting dalam penelitian dan pengembangan padi dan beras serta kesejahteraan petani. Di dalam yayasan ada wakil kerajaan, pemerintah, pengusaha, dan asosiasi petani.(Ninuk M Pambudy/Orin Basuki)