Pemekaran Malaka untuk Atasi Kemiskinan

Wakil Bupati Belu Ludovikus Taolin mengatakan, 12 kecamatan yang berada persis di perbatasan Timor Leste masih jauh tertinggal.

Sebagian besar desa di wilayah itu belum menikmati listrik, air bersih, belum ada gedung sekolah dasar, Puskemas, dan akses ke pasar-pasar masih sangat sulit. Jika pemekaran Kabupaten Malaka ditetapkan maka secara bertahap semua perso alan perbatasan dapat diatasi.

"Kami sudah bertemu para pengambil keputusan di Komisi II DPR RI, dan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan masalah itu. Meski kebijakan mengenai pemekaran daerah otonom baru, dihentikan sementara, tetapi untuk kawasan perba tasan harus tetap mendapat perhatian pemerintah dan DPR RI seperti Malaka Barat," kata Taolin.

Jika pemerintah pusat dan DPR RI segera merealisasikan pemekaran Malaka Barat, wilayah itu dalam kurun waktu 5-20 tahun akan mengalami peningkatan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat perbatasan pun akan terangkat.

Sebagian besar desa di Timor Leste yang berbatasan langsung dengan RI, sudah dapat penerangan listrik, tetapi desa-desa di perbatasan RI belum sama sekali kecuali pusat kecamatan. Pemekaran kabupaten Malaka Barat sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan itu.

Camat Malaka Barat, Eduardus Klau mengatakan, masyarakat Malaka Barat menunggu keputusan pemerintah merealisasikan aspirasi mereka, pemekaran Kabupaten Malaka. Masyarakat selalu dihadapkan dengan persoalan infrastruktur buruk setiap musim hujan. Akses jalan dari Betun ke Atambua sulit dijangkaui karena longsor atau banjir.

Meski sebagian pendapat menyebutkan, pemekaran kabupaten lebih bermuatan kepentingan politik segelintir orang, tetapi bagi daerah daerah di kawasan perbatasan dengan Negara tetangga seperti Timor Leste, pemekaran sebagai cara paling tepat memajukan wilayah itu . Selama Kabupaten Belu tetap tidak dimekarkan, dan memiliki 24 kecamatan, desa-desa di perbatasan tidak akan maju.

"Kami ini berbatasan langsung dengan Negara tetangga, Timor Leste. Kemajuan kawasan perbatasan menjadi ukuran perhatian pemerintah terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya, di mata luar negeri," kata Klau.