Pemekaran Malaka untuk Atasi Kemiskinan

ATAMBUA, KOMPAS.com — Pemekaran Kabupaten Malaka sebagai salah satu upaya mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan di daerah perbatasan RI-Timor Leste. Kabupaten Malaka memiliki 12 kecamatan berada persis di wilayah perbatasan RI-Timor Leste.

Jika pemerintah dan DPR segera merealisasikan usulan pemekaran itu, wilayah perbatasan RI segera ditata demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebanyak 12 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, kini berada dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jarak dari Atambua, ibu kota Kabupaten Belu, menuju 12 kecamatan di perbatasan itu antara 60-120 km. Setiap musim hujan sering terjadi banjir dan longsor sehingga sebagian besar wilayah itu sulit dijangkaui kendaraan roda empat atau roda dua.

Ketua DPRD Kabupaten Belu, Simon Guido Seran, di Atambua, Kamis (23/6/2011), mengatakan, usulan pemekaran Kabupaten Malaka disampaikan sejak tahun 2008 bersamaan dengan Kabupaten Adonara dan Kota Maumere.

Tahun 2009 kementerian dalam negeri meminta kelengkapan syarat-syarat administrasi atas calon kabupaten Malaka tersebut sudah dipenuhi.

Pemekaran Kabupaten Malaka itu sangat mendesak, penting, dan segera. Kabupaten di perbatasan dengan 24 kecamatan seperti Belu terlalu luas sehingga sulit mendapat pelayanan yang maksimal, terutama kawasan perbatasan. Pemkab Belu telah menetapkan pemekaran itu meliputi 12 kecamatan dan kabupaten induk (Belu) memiliki 12 kecamatan juga.

Calon pusat pemerintahan Kabupaten Malaka ada di Betun, 68 km dari Atambua, yang saat ini adalah pusat kota kecamatan Malaka Barat.

Sejumlah infrastruktur di Betun sudah memenuhi syarat sebagai pusat kabupaten, antara lain Bank BRI, dan Bank NTT, Kantor Camat, Pu skesmas, Gedung SMA, SMP dan SD, dan terdapat lima unit hotel melati.

Sumber Daya Alam Malaka cukup memadai antara lain, pertanian seluas 15.000-20.000 hektar di Kecamatan Kobalima, Lasaen dan Malaka Barat. Hasil perkebunan berupa pisang, kelapa, dan kemiri merata di seluruh kabupaten. Belum termasuk bahan galian mineral, yang sampai hari ini belum pernah dieksplorasi, kecuali tambang batu mangan.

Wakil Bupati Belu Ludovikus Taolin mengatakan, 12 kecamatan yang berada persis di perbatasan Timor Leste masih jauh tertinggal.

Sebagian besar desa di wilayah itu belum menikmati listrik, air bersih, belum ada gedung sekolah dasar, Puskemas, dan akses ke pasar-pasar masih sangat sulit. Jika pemekaran Kabupaten Malaka ditetapkan maka secara bertahap semua perso alan perbatasan dapat diatasi.

"Kami sudah bertemu para pengambil keputusan di Komisi II DPR RI, dan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan masalah itu. Meski kebijakan mengenai pemekaran daerah otonom baru, dihentikan sementara, tetapi untuk kawasan perba tasan harus tetap mendapat perhatian pemerintah dan DPR RI seperti Malaka Barat," kata Taolin.

Jika pemerintah pusat dan DPR RI segera merealisasikan pemekaran Malaka Barat, wilayah itu dalam kurun waktu 5-20 tahun akan mengalami peningkatan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat perbatasan pun akan terangkat.

Sebagian besar desa di Timor Leste yang berbatasan langsung dengan RI, sudah dapat penerangan listrik, tetapi desa-desa di perbatasan RI belum sama sekali kecuali pusat kecamatan. Pemekaran kabupaten Malaka Barat sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan itu.

Camat Malaka Barat, Eduardus Klau mengatakan, masyarakat Malaka Barat menunggu keputusan pemerintah merealisasikan aspirasi mereka, pemekaran Kabupaten Malaka. Masyarakat selalu dihadapkan dengan persoalan infrastruktur buruk setiap musim hujan. Akses jalan dari Betun ke Atambua sulit dijangkaui karena longsor atau banjir.

Meski sebagian pendapat menyebutkan, pemekaran kabupaten lebih bermuatan kepentingan politik segelintir orang, tetapi bagi daerah daerah di kawasan perbatasan dengan Negara tetangga seperti Timor Leste, pemekaran sebagai cara paling tepat memajukan wilayah itu . Selama Kabupaten Belu tetap tidak dimekarkan, dan memiliki 24 kecamatan, desa-desa di perbatasan tidak akan maju.

"Kami ini berbatasan langsung dengan Negara tetangga, Timor Leste. Kemajuan kawasan perbatasan menjadi ukuran perhatian pemerintah terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya, di mata luar negeri," kata Klau.