Belajar dari Kualanamu

Eurocopter EC130 dengan 847 tenaga kuda itu, Sabtu (21/5), mendarat di apron Bandara Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelumnya, helikopter sipil yang diproduksi di Perancis itu telah menyusuri jalan akses nontol dan jalur kereta Medan-Kualanamu.

Tiga Wakil Menteri, yakni Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, dan Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar turun dari helikopter. Kemudian mereka meninjau terminal dan landasan pacu yang belum selesai.

Meski digembar-gemborkan beroperasi tahun 2010, faktanya bandara itu belum tuntas. Maksimal hanya terbangun 75 persen dari keseluruhan proyek, padahal Medan menantinya. Apalagi Polonia hanya berkapasitas 900.000 penumpang per tahun sedangkan Kualanamu 8 juta penumpang per tahun.

Bagi anggota DPR Fraksi Golkar dari daerah pemilihan Sumut 1, Meutya Hafid—yang awal Mei ini mengunjungi Kualanamu—bandara itu memang harus dirampungkan supaya ekonomi lebih bertumbuh. Dia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk lebih serius lagi.

Persoalannya, bandara ini tak cukup dioperasikan dengan hanya menyelesaikan landas pacu pada November 2012. Tidak cukup pula menyelesaikan instalasi sistem navigasi pada Desember 2012. Tak cukup ”mempercantik” bangunan terminal.

Ada banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan supaya proyek dibangun lebih cepat. ”Kehadiran para wakil menteri di Kualanamu, untuk mengoordinasikan pekerjaan-pekerjaan yang mesti dilakukan,” kata Bambang Susantono.

Koordinasi memang barang mahal di republik ini, maka turun ke lapangan adalah salah satu metode merealisasikan proyek. Perbanyaklah frekuensi turun ke lapangan sebab ambil contoh, dari udara tercitrakan Kualanamu yang memesonakan, ternyata di darat ada banyak masalah yang mesti diurai.

Ketika bandara ini akan beroperasi awal tahun 2013 dapat dipastikan belum terkoneksi dengan jalan tol sebab tol Tanjung Morawa-Kualanamu itu paling cepat beroperasi Juni 2013. Itu pun dengan dana pinjaman dari China.

Untungnya, ketika terbang di langit Kualanamu, Wakil Menteri PU menjanjikan dana untuk jalan akses nontol dari Simpang Kayu Besar-Kualanamu (13,5 kilometer). Pekerjaan fisiknya akan dibangun mulai Juni 2011 dan diharapkan selesai tahun 2012.

Hambatan lain seperti pembebasan lahan bagi jalur kereta bandara (4,9 kilometer) dari jalur yang ada langsung ke Terminal Kualanamu, juga segera dituntaskan dengan bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Begitu pula, kendala pemasangan pipa air bersih untuk bandara segera dibicarakan antara Bina Marga dan PDAM. Lantas, Kementerian PU juga bermaksud membangun normalisasi sistem drainase di luar bandara.

Pelajaran terpenting lain dari Kualanamu adalah peninjauan lapangan harus diikuti oleh antar-kementerian dan instansi pemerintah agar masalah demi masalah dapat segera dicarikan jalan keluarnya. Minimal sesampainya di Jakarta segera diinstruksikan solusinya sebab infrastruktur di republik ini butuh percepatan! (HARYO DAMARDONO)