ABK Selamat!

Kritik dalam batas-batas tertentu memang perlu disampaikan jika pemerintah terlihat lalai atau tidak mengindikasikan adanya upaya penyelamatan. Hal ini karena kerahasiaan dikhawatirkan menjadi tameng pemerintah untuk tidak berbuat.

Pengawalan

Tugas berat bagi pemerintah masih menghadang pasca-pembebasan para ABK dan kapal MV Sinar Kudus.

Tantangan terbesar adalah bagaimana kapal-kapal berbendera Indonesia bisa melalui jalur laut yang rawan perompakan intelektual secara aman. Peristiwa MV Sinar Kudus menandakan, kapal berbendera Indonesia pada masa mendatang berpotensi menjadi target perompakan.

Selanjutnya pemerintah harus berpikir keras bagaimana negara dapat melindungi para ABK asal Indonesia. Masalah ini cukup pelik, mengingat para ABK tidak selamanya berada di kapal berbendera Indonesia. Bagi ABK yang bekerja untuk kapal berbendera asing, pemerintah tidak bisa leluasa berbuat kecuali diperbolehkan oleh negara dari bendera kapal.

Sepertinya pemerintah perlu membuat prosedur tetap dalam mengambil tindakan ketika kapal atau ABK berkewarganegaraan Indonesia disandera. Prosedur tetap juga perlu dibuat untuk menangani keluarga para ABK yang cemas dan mengelola tekanan dari publik.

Pemerintah bahkan perlu memikirkan keterlibatan TNI dalam pengawalan kapal berbendera Indonesia dan berpartisipasi aktif dalam patroli internasional yang berupaya membasmi perompak Somalia.

Keterlibatan TNI diperlukan, mengingat negara yang berpartisipasi dalam patroli internasional akan pasif apabila melihat kapal yang tidak berbendera negaranya dibajak. Sikap itu terjadi tak hanya karena ketiadaan perintah, tetapi juga terkait biaya dan kemungkinan korban jiwa bukan untuk kepentingan nasionalnya.

Hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong agar ada pihak-pihak swasta yang menyediakan jasa pengamanan dan pengawalan layaknya Blackwater yang dikenal di Amerika Serikat. Para pengawal yang terlatih secara militer dan membawa senjata diharapkan dapat menghalau para pembajak pada tingkat awal. Namun, lebih penting dari itu semua, pemerintah perlu mendorong agar PBB mau turut membangun kembali Somalia.

Sumber maraknya perompakan di Somalia ada pada kondisi Somalia sebagai negara gagal pascaperang saudara. Somalia saat ini belum mampu memberikan penghidupan yang layak bagi warganya.

Fenomena perompakan Somalia harus menjadi perhatian serius PBB agar fenomena ini tidak mewabah ke negara-negara lain di Afrika.

Jalur pelayaran internasional sangat vital bagi kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, masyarakat internasional bersama-sama harus memastikan keamanannya, terutama dari perompak.

Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UI