ABK Selamat!
Penyelamatan dilakukan dengan membayar uang tebusan meski pasukan TNI, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, terus membayangi selama hampir lebih dari satu bulan. Bahkan, pasukan berhasil menghalau upaya kelompok perompak lain yang akan menguasai MV Sinar Kudus.
Upaya penyelamatan anak buah kapal (ABK) MV Sinar Kudus oleh pemerintah dan PT Samudera Indonesia (SI) patut diapresiasi. Mereka telah mengambil opsi yang paling mungkin disesuaikan dengan situasi dan menghadapi berbagai dilema di lapangan. Negara telah menjalankan kewajibannya melindungi warga negaranya di mana pun, termasuk di luar negeri.
Karakteristik perompak Somalia sangat berbeda dengan perompak yang berkeliaran di berbagai jalur laut internasional, termasuk Selat Malaka. Kegagalan Somalia sebagai negara telah mendorong para nelayan dan warga Somalia ikut menjadi perompak. Mereka diorganisasi secara rapi oleh pihak-pihak tertentu, baik yang ada di dalam maupun luar Somalia.
Berhadapan dengan perompak tidak berarti hanya berhadapan dengan mereka yang berada di atas kapal yang dibajak. Perompak terbagi menjadi dua kategori, yaitu perompak ”berdaki” yang berada di atas kapal dan perompak ”berdasi” yang melakukan kendali dari darat.
Belum lagi kegiatan para perompak didukung oleh orang-orang terhormat yang turut mereguk keuntungan. Oleh karena itu, perompak di Somalia dapat disebut sebagai perompak intelektual.
Karakteristik di atas mungkin saja tidak terlalu dipahami oleh publik di Indonesia. Alhasil, upaya penyelamatan oleh SI dan pemerintah banyak mengundang kritik.
Kritik yang terus-menerus dan dijadikan komoditas politik dalam negeri seolah tidak memberikan ruang kepada SI dan pemerintah untuk melakukan opsi secara rahasia. Padahal, kritik telah memaksa pemerintah dan SI mengungkap informasi rahasia kepada media. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh perompak berdasi untuk mengetahui apa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah, sekaligus sebagai daya penekan dalam negosiasi.
Kritik dalam batas-batas tertentu memang perlu disampaikan jika pemerintah terlihat lalai atau tidak mengindikasikan adanya upaya penyelamatan. Hal ini karena kerahasiaan dikhawatirkan menjadi tameng pemerintah untuk tidak berbuat.
Tugas berat bagi pemerintah masih menghadang pasca-pembebasan para ABK dan kapal MV Sinar Kudus.
Tantangan terbesar adalah bagaimana kapal-kapal berbendera Indonesia bisa melalui jalur laut yang rawan perompakan intelektual secara aman. Peristiwa MV Sinar Kudus menandakan, kapal berbendera Indonesia pada masa mendatang berpotensi menjadi target perompakan.
Selanjutnya pemerintah harus berpikir keras bagaimana negara dapat melindungi para ABK asal Indonesia. Masalah ini cukup pelik, mengingat para ABK tidak selamanya berada di kapal berbendera Indonesia. Bagi ABK yang bekerja untuk kapal berbendera asing, pemerintah tidak bisa leluasa berbuat kecuali diperbolehkan oleh negara dari bendera kapal.
Sepertinya pemerintah perlu membuat prosedur tetap dalam mengambil tindakan ketika kapal atau ABK berkewarganegaraan Indonesia disandera. Prosedur tetap juga perlu dibuat untuk menangani keluarga para ABK yang cemas dan mengelola tekanan dari publik.
Pemerintah bahkan perlu memikirkan keterlibatan TNI dalam pengawalan kapal berbendera Indonesia dan berpartisipasi aktif dalam patroli internasional yang berupaya membasmi perompak Somalia.
Keterlibatan TNI diperlukan, mengingat negara yang berpartisipasi dalam patroli internasional akan pasif apabila melihat kapal yang tidak berbendera negaranya dibajak. Sikap itu terjadi tak hanya karena ketiadaan perintah, tetapi juga terkait biaya dan kemungkinan korban jiwa bukan untuk kepentingan nasionalnya.
Hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong agar ada pihak-pihak swasta yang menyediakan jasa pengamanan dan pengawalan layaknya Blackwater yang dikenal di Amerika Serikat. Para pengawal yang terlatih secara militer dan membawa senjata diharapkan dapat menghalau para pembajak pada tingkat awal. Namun, lebih penting dari itu semua, pemerintah perlu mendorong agar PBB mau turut membangun kembali Somalia.
Sumber maraknya perompakan di Somalia ada pada kondisi Somalia sebagai negara gagal pascaperang saudara. Somalia saat ini belum mampu memberikan penghidupan yang layak bagi warganya.
Fenomena perompakan Somalia harus menjadi perhatian serius PBB agar fenomena ini tidak mewabah ke negara-negara lain di Afrika.
Jalur pelayaran internasional sangat vital bagi kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, masyarakat internasional bersama-sama harus memastikan keamanannya, terutama dari perompak.
Terpopuler
Now Trending
