Kasus Terorisme Dimanfaatkan Intelijen?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menilai, negara tidak akan bisa membongkar peledakan bom dan seluruh kasus terorisme, sepanjang di dalam tubuh negara Indonesia terdapat pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu. Menurut Usman, saat ini terorisme telah dijadikan alasan untuk memperkuat kekuasaan dari intelijen yang selama ini bertanggung jawab atas kasus terorisme.

"Karena memang ada faktanya, ada koneksi, ada hubungan antara aparat keamanan Indonesia, militer dan juga intelijen yang tetap menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok garis keras yang menggunakan agama untuk melakukan tindakan kekerasan, termasuk salah satunya dengan peledakan bom," kata Usman kepada wartawan di Kine Forum Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (18/4/2011).

Usman mencontohkan, kasus peledakan bom di Bursa Efek Jakarta, Kedutaan Filipina, hingga peledakan bom pada malam Natal pada tahun 2004 lalu. Ia menganggap kasus tersebut sebagai persoalan politik domestik dan bukan merupakan persoalan yang saat itu dihubungkan sebagai tindakan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Misalnya juga dalam kasus Munir. Kelihatan sekali aparat intelijen juga memiliki hubungan yang dekat dengan figur seperti Jafar Umar Thalib atau memiliki hubungan dengan orang lain seperti Abu Bakar Baasyir," jelas Usman.

Untuk itu, lanjut Usman, jika hal tersebut terus dibiarkan, maka segala permasalahan mengenai terorisme di Indonesia tidak akan dapat terselesaikan. Menurutnya, disekitar orang-orang yang dikambing hitamkan sebagai pelaku teroris, sebenarnya ada beberapa pihak yang membangun hubungan dengan mereka.

"Jadi saya simpulkan, negara tidak akan bisa membongkar peledakan bom dan seluruh kasus teroris, sepanjang di dalam tubuh negara masih ada orang-orang yang memelihara, membina, mempersenjatai sekaligus mendanai kelompok-kelompok teroris," pungkasnya.