Investasi Bisa di Hutan Rusak

Bisnis pulp dan kertas termasuk primadona sektor kehutanan. Industri pulp dan kertas menghasilkan devisa 5 miliar dollar AS per tahun dan menyerap sedikitnya 7,5 juta pekerja.

Meski demikian, kalangan pengusaha tetap belum nyaman dengan rencana moratorium. Anggota Komite Tetap Industri Hasil Hutan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Transtoto Handadhari, mengatakan, industri pulp menghadapi dilema karena memiliki masa depan kesejahteraan, tetapi mengandung ancaman lingkungan.

”Pemerintah harus membuat koridor kebijakan yang mampu mengembangkan industri secara optimal dengan tetap menjamin lingkungan. Sebagai contoh, Kanada adalah negara kaya berbasis industri hasil hutan, khususnya pulp dan kertas,” ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono meminta pemerintah tetap memerhatikan kepentingan dunia usaha. Menurut Joko, pemerintah agar tidak meneruskan wacana moratorium konversi hutan apabila diwarnai kepentingan pihak asing.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi meminta pemerintah selektif menerbitkan izin investasi yang memanfaatkan area 35,4 juta hektar itu. Pemerintah harus mampu menciptakan investor-investor baru, terutama dari masyarakat di sekitar kawasan hutan, agar ”kue” kesejahteraan dari penggunaan hutan bisa lebih merata.

”Pemerintah bisa mencanangkan tahun investor masyarakat untuk mengembangkan kewirausahaan baru di sektor kehutanan,” ujar Elfian. (ham)