Bulat, Gerindra Tolak Hak Angket Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 26 anggota Fraksi Partai Gerindra dipastikan akan menolak usulan hak angket pajak jika putusan diambil melalui mekanisme voting dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Selasa (22/2/2011). Keputusan ini tak berhubungan dengan portfolio kabinet pemerintah.

"Kami menolak karena tak mau ikuti permainan politik Ical (Ketua Umum DPP Partai Golkar) dalam kasus pajak itu. Jadi, tak ada soal dengan tawaran tiga menteri atau portofolio menteri itu," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditanya Kompas, sebelum mengikuti seminar nasional "Korupsi yang Memiskinkan," yang diselenggarakan Harian Kompas di Hotel Santika, Jakarta, Selasa pagi ini.

Menurut Fadli, permainan politik yang dimaksud adalah upaya permainan partai-partai politik di DPR, khususnya dalam kasus pajak. "Sebab, yang mengawali kasus angket pajak itu di DPR adalah Partai Demokrat sendiri, namun malah mundur dan sekarang Partai Golkar yang ngotot," ujarnya.

Ditanya kemungkinan ada anggota fraksi yang membelot dalam voting, Fadli menampik kemungkinan itu. "Tidak akan. Ke-26 anggota Gerindra sudah firm," ungkapnya.

Ia malah mengungkapkan kemungkinan partai lainnya yang akan berubah sikap. "Mungkin saja Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yang menolak hak angket, bisa saja berubah menjadi menyetujui," lanjutnya.

Menurut catatan Kompas.com, Golkar, PDI-P, PKS, dan Hanura hampir dipastikan memosisikan seluruh suaranya di kubu pendukung. Jika semua hadir lengkap dan satu suara, keempatnya akan mengantongi 274 suara (Golkar 106 suara, PDI-P 94 suara, PKS 57 suara dan, Hanura 17 suara).

Sementara itu, di kubu yang menolak hak angket pajak, Demokrat, didampingi "dayang-dayang" setianya, PAN dan PKB. Dalam kondisi yang sama, mereka sudah mengantongi 222 suara (Demokrat 148 suara, PAN 46 suara, dan PKB 28 suara).

Sinyal kepastian sikap Gerindra dan PPP baru tampak pagi ini. PPP yang memiliki 38 suara tampaknya juga akan satu suara dengan Demokrat.