Pemilik 2 Pulau Ancam Jual ke Banten

Status kedua pulau akan menentukan titik terluar kedua provinsi. Secara geografis, letak Pulau Sugama memang lebih dekat dengan Banten, yakni hanya 12 mil dari wilayah terluar provinsi jiran tersebut. Sementara jarak kedua pulau ke Lampung mencapai 44 mil.

Karena kedua pulau telah disertifikasi, Kemendagri kemudian memberikan hak kepada Husin untuk memilih provinsi mana yang akan menjadi induk Pulau Sugama.

"Karena saya putra daerah, maka ketika itu saya memilih Lampung, meski Banten menawarkan kompensasi 25 persen dari dana bagi hasil eksploitasi migas yang dilakukan di perairan sekitar pulau," ungkapnya.

Selain itu, sambung Alfian, saat itu dirinya berpikir, PAD yang dihasilkan dari eksploitasi migas tersebut bisa membantu meningkatkan perekonomian Kabupaten Lamtim yang ketika itu baru berdiri. Apalagi, ia juga diiming-imingi bakal diberikan kompensasi yang tak kalah besar dari tawaran Banten.

"Tapi sejak disahkan pada tahun 2001 itu, saya tidak pernah mendapat dana serupiah pun. Padahal, Kemendagri sudah mengirimkan surat yang ditembuskan kepada gubernur agar Pemkab Lamtim memberikan kompensasi tersebut," terangnya.

"Kami akan memilih masuk ke Banten kalau pemerintah Lampung tetap tidak memberikan kompensasi," tutur Cik Husin.

Juru bicara ahli waris Pulau Sugama I-II, Richo Tambuse, menambahkan, pihaknya telah berupaya memperjuangkan dana kompensasi tersebut dengan menemui Pemkab Lamtim, pemprov, maupun DPRD Lampung. Tapi semua upaya itu tidak membuahkan hasil.

"Kami akan terus berupaya agar pemerintah memberikan hak Pak Husin. Tapi kalau tidak ada kejelasan, kami mungkin akan berpikir ulang tentang tawaran Banten yang juga menginginkan PAD dari pulau tersebut," tegasnya lagi.

Terpisah, Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah (BPAD) Lampung Ali Subaidi menegaskan, pihaknya belum bisa memberikan jawaban pasti terkait permintaan Cik Husin tersebut.

"Saya belum tahu masalah kompensasi itu. Kalau memang ada, lebih baik pertanyakan dulu kepada Pemkab Lamtim, karena itu kan masuk wilayah mereka," tegasnya.

Bahkan, Ali menandaskan, kedua pulau tidak bisa disebut aset daerah. Pasalnya, pulau itu dimiliki secara pribadi. "Kalau aset daerah, tidak bisa disuakakan begitu saja," imbuhnya. (Reza Gunadha)