Bendungan Raksasa Jangan Pakai APBD

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D, Muhammad Sanusi, menanggapi positif rencana pemerintah untuk membangun bendungan raksasa di Teluk Jakarta sebagai solusi penanganan banjir di Jakarta Utara. Namun, untuk membangun bendungan tersebut, pemprov sebaiknya tidak menggunakan dana APBD.

"Kalau mau bikin giant seawall itu di tengah laut, adanya lewat wilayah reklamasi. Tidak boleh pakai APBD dan jangan sampai dana pinjaman kalau misalnya diberikan Pemerintah Belanda, yang jelas jangan membebani rakyat," ujar Sanusi, Selasa (8/2/2011), saat dijumpai di kantornya.

Sanusi beralasan, pembangunan bendungan yang bekerja sama dengan pemerintah Rotterdam, Belanda, tersebut sebenarnya tanggung jawab dari para pengembang reklamasi.

"Justru dengan adanya wall itu, kan menguntungkan pengembang dan melindungi properti dia, jadi ini tanggung jawab pengembang juga," ungkapnya.

Ia pun menegaskan, apabila rencana pembangunan bendungan raksasa ini menggunakan APBD, DPRD diyakini akan menolaknya. "Jelas kami akan menolaknya karena dananya pasti tidak sedikit," kata Sanusi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengungkapkan rencana pembangunan bendungan raksasa perlu direalisasikan lantaran kondisi permukaan tanah sudah semakin turun (land subsidence), ditambah kenaikan air laut yang semakin memprihatinkan. Untuk pembangunan ini, pemerintah Rotterdam tidak memberikan bantuan dana, melainkan mengirimkan bantuan tenaga-tenaga ahlinya ke Jakarta.