Kata Monarki Yang Kontroversial Itu

Dan jangan ada yang mengusik hukum kekekalan raja, maka mala petaka akan tiba. Dan benar saja, SBY tersandung kata "monarki" yang lantas memanen cercaan seketika.

Salah strategi, karena sidang kabinet itu terbagi dalam dua sesi. Pada sesi pengantar bersifat terbuka dan diliput media. Lalu break dan dilanjutkan sidang tertutup dengan bahasan yang lebih mendalam. Dan sewaktu sidang kabinet tentang RUUK DIY, kenapa presiden melempar kata yang sensitif itu pada sesi pengantar yang dikonsumsi media?

Jika ia seorang penjaga citra, seyogyanya hanya memilih kata-kata yang aman saja demi terkesan baik.

Telaah RUUK DIY

Sungguh, media tidak dalam kapasitas dan posisi membela presiden, sultan atau siapapun. Dan sangat disayangkan jika, massa telah mengerahkan amarah akibat terluka oleh persepsi sendiri. Adalah sesuatu yang sia-sia, bukan?

Maka, untuk lebih obyektif mengkritisi, intip saja poin-poin penting yang terkandung dalam konsep RUUK tersebut.

RUUK ini hendak memisahkan antara kekuasaan Raja di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Kepala Daerah.

Karena keduanya memiliki karakteristik kepemimpinan yang bertolak belakang. Raja memiliki kedudukan kultural tertinggi di wilayah Yogyakarta yang karena kedudukannya itu ia dilayani oleh rakyat. Sedangkan Gubernur adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk memenuhi syarat demokrasi, jabatan ini dipilih oleh rakyat. Dan karena rakyat yang memiliki daulat maka seorang kepala daerah berkewajiban melayani rakyat.

Jika kedua jabatan ini dirangkap oleh sultan, tentulah terjadi kerancuan peran. Kalau saja masyarakat Yogyakarta memahami konsep melayani dan dilayani dari kedua jabatan tersebut, apakah masih rela rajanya "direndahkan" dengan menjadi gubernur?

Setelah memisahkan kedua jabatan ini masih dari konsep RUUK Sri Sultan HBX bersama dengan Adipati Paku Alam IX selanjutnya tetap diletakkan sebagai orang nomor satu dan dua di wilayah DIY dengan sebutan Pengageng.